Konsultasi dengan akademisi dan ahli hukum sedang dilakukan untuk menyusun dokumen JR Tolak UU TNI yang akan diajukan ke MK Berita mengenai Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang TNI menunjukkan keterlibatan aktif generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam proses hukum dan politik di Indonesia. Hal ini dapat dilihat sebagai langkah proaktif dalam mengekspresikan pendapat serta berupaya untuk memastikan bahwa regulasi yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam isu-isu hukum dan kebijakan publik tidak bisa diabaikan. Mahasiswa adalah agen perubahan yang diharapkan dapat memberikan perspektif segar dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan melibatkan akademisi dan ahli hukum dalam proses judicial review, Aliansi BEM Malang Raya menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memperjuangkan aspirasi mereka semata, tetapi juga berupaya mengedepankan substansi hukum yang kuat dalam adu argumen di hadapan Mahkamah Konstitusi. Peninjauan ulang terhadap UU TNI merupakan langkah yang sangat penting, terutama jika ada pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan konstitusi atau mengancam nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks ini, kritik terhadap regulasi yang ada menjadi krusial untuk memastikan bahwa kekuasaan militer tidak mendominasi ranah sipil dan hak-hak masyarakat tetap terjaga. Melalui judicial review, mahasiswa berupaya untuk mempertajam posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil yang kritis sekaligus menjembatani antara kepentingan akademik dan praktik hukum. Namun, tantangan yang dihadapi oleh Aliansi BEM Malang Raya tidaklah kecil. Proses judicial review di MK sering kali memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan konstitusi, serta kemampuan untuk mendeskripsikan argumen dengan jelas dan logis. Keterlibatan akademisi dan ahli hukum tentunya memberikan keuntungan dalam hal ini, tetapi proses tersebut tetap membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota aliansi untuk memperkuat argumentasi yang diajukan. Selain itu, langkah ini juga bisa menjadi contoh bagi mahasiswa di daerah lain untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan kebijakan. Dengan adanya inisiatif seperti ini, diharapkan makin banyak mahasiswa yang sadar akan pentingnya advokasi hukum dan berani mengambil langkah untuk memperjuangkan keadilan. Kesadaran kolektif ini dapat berujung pada perubahan signifikan dalam masyarakat, dimana suara-suara muda tidak hanya sekadar diabaikan, tetapi juga diakomodasi dalam pengambilan kebijakan. Dalam konteks yang lebih luas, pengajuan judicial review ini juga mencerminkan dinamika politik Indonesia yang kerap kali melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pengawasan dan penyebaran keadilan. Ketika mahasiswa, sebagai representasi generasi muda, berani mengambil sikap terhadap undang-undang yang mereka anggap merugikan, maka hal tersebut mencerminkan upaya untuk mengedukasi diri sendiri dan orang lain mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Akhirnya, langkah yang diambil oleh Aliansi BEM Malang Raya adalah sebuah pengingat bahwa partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan terus berupaya untuk mendorong perubahan yang konstruktif melalui saluran-saluran yang tepat, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengawas pemerintah, tetapi juga sebagai pendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Dalam hal ini, keberanian, pengetahuan, dan kolaborasi menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan.