Mahasiswa di Pematangsiantar berunjuk rasa menuntut pencabutan UU TNI, membakar ban dan merobohkan pagar gedung DPRD. Berita mengenai aksi demonstrasi mahasiswa di Pematangsiantar yang berujung pada perobohan gerbang DPRD menunjukkan semangat dan kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan publik. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai agen perubahan memanfaatkan hak demokrasi mereka dengan menyuarakan pendapat dan tuntutan mengenai Undang-Undang TNI yang mereka anggap perlu dicabut atau direvisi. Demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan aspirasi dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Namun, perobohan gerbang DPRD menimbulkan pertanyaan mengenai batasan dalam melakukan protes. Meskipun demonstrasi merupakan bagian dari hak berekspresi, tindakan yang mengarah pada kekerasan atau perusakan properti publik bisa mengarah pada konsekuensi hukum dan dapat menciptakan persepsi negatif terhadap gerakan mahasiswa itu sendiri. Aktivisme yang berfokus pada dialog dan diskusi konstruktif cenderung lebih diterima dan diakui sebagai bentuk protes yang efektif dalam masyarakat demokratis. Kejadian ini juga mencerminkan pent重要nya pendidikan politik di kalangan mahasiswa. Banyak dari mereka yang mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak dari tindakan mereka, baik secara sosial maupun hukum. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara berunjuk rasa yang damai dan konstruktif, serta menjelaskan implikasi hukum dari tindakan yang diambil. Di sisi lain, reaksi pemerintah dan lembaga terkait terhadap demonstrasi tersebut juga menjadi sorotan. Respons yang tepat dari pihak berwenang sangat penting untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Dialog antara mahasiswa dan pemerintah bisa menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan ketidakpuasan tersebut tanpa mengakibatkan kerusuhan yang merugikan semua pihak. Keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, terutama mahasiswa, merupakan indikasi bahwa pemerintah terbuka untuk perubahan dan bersedia mendengarkan suara rakyat. Di tengah tantangan politik dan sosial yang dihadapi saat ini, kita perlu menghargai semangat mahasiswa yang berani menyuarakan pendapat. Namun, penting juga untuk mendorong mereka agar melakukan aksi dengan cara yang lebih damai dan terstruktur. Mahasiswa dapat menjadi jembatan untuk menciptakan dialog yang produktif sambil tetap mempertahankan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebebasan berpendapat.