Keberadaan para pelaku usaha street coffe di kawasan Kotabaru, Kota Jogja, terus menuai polemik. Berikut sederet faktanya. Berita mengenai 'Sederet Fakta Street Coffee di Jogja hingga Pedagang Disidang Tipiring' menggambarkan dinamika yang terjadi di ranah sosial dan ekonomi di Yogyakarta, khususnya berkaitan dengan perkembangan usaha kopi jalanan. Fenomena street coffee menjadikan kopi tak hanya sekadar minuman, tetapi juga sebagai pengalaman sosial, di mana masyarakat dapat bersosialisasi sambil menikmati kopi di ruang publik. Namun, berita ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh para pedagang dalam menjalankan usaha mereka. Di satu sisi, kehadiran street coffee menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan warga lokal. Tempat-tempat ini seringkali menjadi spot menarik untuk berkumpul, berinteraksi, dan berkreasi. Dalam konteks perekonomian lokal, usaha ini memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk menghasilkan pendapatan dengan cara yang relatif sederhana. Selain itu, street coffee juga menciptakan kultur baru di masyarakat, di mana kopi menjadi bagian integral dari rutinitas sosial. Namun, disisi lain, polemik mengenai penegakan hukum terhadap pedagang kopi jalanan mencerminkan ketegangan antara kebutuhan untuk mengatur tata ruang publik dan hak individu untuk berusaha. Proses sidang tipiring terhadap pedagang menunjukkan adanya tindakan dari pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan, yang terkadang dianggap mengesampingkan kondisi riil di lapangan. Pendekatan yang terlalu kaku dalam menegakkan peraturan dapat berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, terutama bagi mereka yang bergantung pada sektor informal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masalah yang dihadapi oleh para pedagang street coffee tidak hanya terkait dengan aturan, tetapi juga berkaitan dengan hak atas ruang publik. Sangat penting bagi pemerintah untuk mencari solusi yang adil dan seimbang. Dialog antara pemerintah, komunitas pedagang, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha tanpa mengabaikan aspek keteraturan dan ketertiban publik. Selanjutnya, perlu ada pendekatan kolaboratif yang memfasilitasi keberadaan street coffee sebagai bagian dari ekosistem pariwisata dan ekonomi lokal. Reformasi peraturan yang lebih inklusif, misalnya dengan menyediakan zona khusus untuk pedagang kopi dan izin usaha yang lebih ramah, dapat menjadi titik awal. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya kebersihan dan etika berusaha juga harus diberikan kepada pedagang, sehingga mereka dapat beroperasi dengan baik tanpa melanggar norma yang ada. Secara keseluruhan, berita ini menyoroti kebutuhan untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pedagang street coffee, Yogyakarta dapat terus memelihara keunikan budayanya sambil memberikan ruang bagi inovasi dan peluang ekonomi bagi semua pihak. Menyelesaikan isu ini memerlukan kerja sama dari semua stakehoders, termasuk pemerintah, masyarakat, dan para pedagang itu sendiri.