Sudah 21 hari berlalu, tapi penyebab kematian mahasiswa UKI Kenzha Walewangko belum terungkap. Polisi meminta maaf. Berita mengenai permohonan maaf pihak kepolisian terkait pengungkapan kasus mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang tewas tersebut mengundang perhatian banyak pihak. Kasus ini bukan hanya menyangkut peristiwa tragis, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Permintaan maaf dari pihak polisi menunjukkan adanya pengakuan atas keterlambatan dalam penanganan kasus, yang seharusnya menjadi perhatian pertama bagi setiap aparat penegak hukum. Keterlambatan dalam pengungkapan kasus seperti ini bisa menimbulkan berbagai pertanyaan di benak masyarakat. Mengapa prosesnya bisa berlangsung lama? Apakah ada kendala dalam pengumpulan bukti atau dalam koordinasi antara instansi yang terlibat? Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan berkurang jika mereka merasa bahwa kasus-kasus penting tidak ditangani dengan serius atau sesuai dengan harapan. Dalam konteks ini, penyampaian penjelasan yang transparan dan akuntabel dari pihak kepolisian sangat diperlukan. Selain itu, permohonan maaf juga mencerminkan dampak emosional yang dirasakan oleh keluarga korban dan masyarakat luas. Tindak lanjut yang lambat dalam pengungkapan fakta bisa berakibat pada rasa kesedihan dan ketidakpuasan yang berkepanjangan. Keluarga korban mungkin mengalami penderitaan tambahan karena merasa bahwa keadilan bagi orang terkasih mereka tidak segera terwujud. Dalam hal ini, tuntutan untuk lebih sigap dan responsif dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa depan pun menjadi semakin relevan. Namun, permohonan maaf oleh pihak kepolisian perlu diimbangi dengan tindakan konkret. Masyarakat kini tidak hanya mengharapkan kata-kata, tetapi juga bukti nyata bahwa proses penegakan hukum mengalami perbaikan. Ini bisa berupa penguatan sistem internal kepolisian, peningkatan pelatihan bagi penyidik, atau pembentukan unit khusus untuk menangani kasus-kasus sensitif. Tanpa adanya langkah-langkah nyata ke depan, permintaan maaf tersebut mungkin hanya akan dipandang sebagai sebuah formalitas belaka. Dari sudut pandang keadilan sosial, kasus ini juga berpotensi menciptakan diskusi yang lebih luas tentang perlunya perlindungan dan perhatian ekstra terhadap mahasiswa dan generasi muda. Lembaga pendidikan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi para siswa. Jika lembaga akademis bisa berkolaborasi dalam hal ini, hal itu tidak hanya melindungi mahasiswa, tetapi juga membangun rasa aman di kalangan orang tua dan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, pengungkapan kasus mahasiswa UKI yang tewas harus menjadi momentum bagi perbaikan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Ini adalah peluang bagi polisi untuk bekerja lebih baik, berinteraksi lebih efektif dengan masyarakat, dan membangun kembali kepercayaan yang mungkin telah terganggu. Akhirnya, setiap langkah menuju ke arah itu sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama yang berada dalam lingkungan akademik, merasa aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari.