Apalagi agenda rapat DPRD Kaltim yang kabarnya tertutup tersebut mengundang 5 Perusahaan Daerah di hotel Balikpapan Kalimantan Timur Berita tentang kritik yang dilontarkan oleh peneliti studi antikorupsi dari Universitas Mulawarman (Unmul) terhadap rapat DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang diadakan di hotel berbintang di Balikpapan menarik untuk dicermati. Hal ini menyentuh isu penting mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta penggunaan fasilitas publik. Pertama, rapat yang dilakukan di tempat mewah seperti hotel berbintang memang bisa menimbulkan perdebatan tentang penggunaan dana publik. Ketika anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat malah digunakan untuk acara yang berbiaya tinggi, hal ini berpotensi memperburuk pandangan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Dalam konteks ini, kritik dari peneliti tersebut sangat relevan, karena memberikan cahaya pada pertanyaan tentang apakah DPRD benar-benar mewakili kepentingan rakyat atau hanya mengutamakan kenyamanan dan kemewahan. Kedua, kritik semacam ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintah. Rapat-rapat resmi seharusnya diadakan di tempat yang mencerminkan representasi publik dan mempermudah akses masyarakat untuk ikut serta atau menyaksikan. Selain itu, dengan memilih lokasi yang lebih sederhana, pemerintah dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap penghematan dan efisiensi anggaran. Dalam era di mana banyak daerah di Indonesia masih bergulat dengan masalah kemiskinan dan keterbatasan sumber daya, tindakan tersebut akan sangat berarti bagi masyarakat. Lebih jauh lagi, kritik seperti ini dapat berfungsi sebagai dorongan bagi para wakil rakyat untuk lebih peka terhadap kondisi dan aspirasi konstituen. Jika mereka diingatkan tentang dampak pilihan mereka terhadap kepercayaan publik, ada kemungkinan mereka akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan untuk menjalankan fungsi mereka dalam kerangka moral dan etika yang lebih baik. Dengan demikian, laporan tersebut bukan hanya sebuah kritik, tetapi juga sebuah ajakan untuk refleksi dan perbaikan. Dalam konteks yang lebih luas, isu antikorupsi tetap menjadi masalah sentral dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sekalipun banyak upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, pola pikir yang cenderung melibatkan kepentingan pribadi atau kelompok dalam pengambilan keputusan tetap saja ada. Rapat di lokasi yang mewah dapat menciptakan kesan bahwa ada sesuatu yang ingin disembunyikan atau bahwa para pengambil keputusan terlalu jauh dari realitas masyarakat yang mereka wakili. Sebagai penutup, tanggapan terhadap kritik ini seharusnya membuka ruang dialog antara DPRD dan masyarakat luas. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran yang bijaksana. Dengan adanya keterlibatan aktif dari berbagai pihak, diharapkan praktek-praktek yang tidak sehat ini dapat diminimalisir, dan pada akhirnya kebaikan bagi masyarakat akan terwujud.