Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes turun tangan menyelesaikan masalah pembayaran THR untuk tenaga kesehatan yang tak dibayar utuh. Berita mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tenaga kesehatan (nakes) di RSUP Sardjito mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam sistem kesehatan di Indonesia. Keterlambatan atau bahkan kurangnya pembayaran THR bagi nakes menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan anggaran dan alokasi sumber daya di rumah sakit pemerintah. Nakes, yang merupakan garda terdepan dalam penanganan kesehatan masyarakat, seharusnya mendapat perhatian dan penghargaan yang layak, terutama menjelang perayaan besar seperti Idul Fitri. Bermula dari isu di satu rumah sakit, permasalahan ini bisa jadi mencerminkan praktik yang lebih luas di berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Ketidakpastian finansial yang dirasakan oleh nakes dapat mengakibatkan demotivasi dan bahkan krisis kepercayaan terhadap institusi kesehatan. Dalam konteks pandemi yang masih disaksikan, peran nakes sangat krusial dan seharusnya diimbangi dengan penghargaan material yang sesuai, termasuk THR. Lebih jauh lagi, keterlambatan pembayaran THR ini juga menunjukkan bahwa pemerintah dan manajemen rumah sakit perlu lebih memprioritaskan kesejahteraan tenaga kesehatan. Banyak nakes yang mengorbankan waktu dan tenaga mereka, bahkan menghadapi risiko kesehatan, untuk menjaga keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, mendorong pemangku kebijakan untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas menjadi sangat penting. Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana sistem pendanaan rumah sakit dan alokasi anggaran dapat dioptimalkan. Jika rumah sakit menghadapi masalah keuangan, perlu dicari solusi jangka panjang, seperti peningkatan dana dari pemerintah atau sistem asuransi kesehatan yang lebih menyeluruh. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam pembayaran THR, tetapi juga menjamin ketersediaan sumber daya yang cukup untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat diperlukan. Masyarakat dapat memberikan dukungan dan tekanan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak tenaga kesehatan, serta menuntut agar isu ini menjadi perhatian utama dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan. Secara keseluruhan, masalah pembayaran THR nakes ini seharusnya menjadi titik tolak untuk mendorong perubahan yang lebih besar dalam sistem kesehatan di Indonesia. Jaminan kesejahteraan bagi nakes tidak hanya berdampak pada kebahagiaan individu, tetapi juga pada kualitas layanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Ini adalah waktu untuk berinvestasi dalam sumber daya manusia di sektor kesehatan, demi masa depan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh rakyat.