Wagub Bali, I Nyoman Giri Prasta, dorong pemerintah daerah capai opini WTP berkualitas. Fokus pada kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan keuangan yang baik. Berita yang berjudul "Serahkan LKPD 2024, Wagub Giri Ingin Opini WTP yang Berkualitas" menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara transparan dan akuntabel. Wagub Giri yang berfokus pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencerminkan upaya serius untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Opini WTP bukan hanya sekadar predikat, tetapi juga merupakan simbol integritas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya daerah. Penting untuk dicatat bahwa pencapaian opini WTP tidaklah mudah. Hal ini memerlukan kerja keras, transparansi, serta pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan akuntansi keuangan. Dalam hal ini, peran serta semua pihak, termasuk staf pemerintah, audit internal, dan masyarakat, sangatlah penting. Warga juga perlu dilibatkan dalam proses pengawasan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran berjalan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Selain itu, untuk mencapai opini WTP yang berkualitas, pemerintah daerah harus terus melakukan perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan. Ini termasuk pelatihan bagi pegawai, penggunaan teknologi informasi dalam laporan keuangan, serta penegakan disiplin dalam penggunaan anggaran. Jika semua elemen ini diperhatikan, bukan tidak mungkin pemerintah daerah akan mendapatkan opini WTP tidak hanya sekali, tetapi secara berkesinambungan. Wagub Giri juga harus memastikan adanya sistem yang dapat memfasilitasi pengawasan yang efektif. Hal ini termasuk mekanisme pelaporan dan penanganan laporan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa terlibat dalam pengelolaan anggaran dan menjadikan pemerintah daerah lebih bertanggung jawab. Di sisi lain, perlu juga ada dukungan dari pemerintah pusat untuk memberikan panduan dan pelatihan berkelanjutan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan sumber daya dan pengetahuan yang dibutuhkan dapat lebih mudah diakses. Hal ini akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pencapaian opini WTP yang berkualitas. Tidak kalah penting, dengan meraih opini WTP, diharapkan akan muncul dampak positif terhadap investasi dan perekonomian daerah. Investor cenderung lebih percaya untuk menanamkan modalnya di daerah yang memiliki reputasi baik dalam pengelolaan keuangan. Ini akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan dapat berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, berita mengenai serah terima LKPD 2024 dan harapan Wagub Giri terhadap opini WTP yang berkualitas seharusnya menjadi momentum positif bagi pemerintah daerah. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, baik dari segi administrasi keuangan maupun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya daerah. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan yang tepat, pencapaian tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil.