Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Juru Biacara KPK Febri Diansyah untuk diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. Berita mengenai pemeriksaan mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, dalam kasus Harun Masiku tentu menjadi sorotan banyak pihak. Kasus ini telah menjadi salah satu kasus besar yang mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia, di mana Harun Masiku, seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menjadi buronan setelah terlibat dalam dugaan korupsi. Pemeriksaan Febri Diansyah sebagai saksi menunjukkan bahwa proses penyidikan kasus ini terus berlanjut, meskipun sudah beberapa waktu berlalu sejak kejadian utama. Penting untuk dicatat bahwa posisi seorang juru bicara KPK berarti bahwa Febri Diansyah berada pada posisi strategis dalam komunikasi institusi tersebut. Tanggung jawabnya tidak hanya meliputi penyampaian informasi publik, tetapi juga menegaskan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, jika ada dugaan keterkaitan antara dia dan kasus Harun Masiku, ini menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi tentang integritas KPK serta transparansi dalam penegakan hukum. Selain itu, langkah pemeriksaan ini bisa menjadi sinyal bahwa KPK tidak akan pandang bulu dalam mengusut tuntas kasus korupsi, termasuk melibatkan mantan pegawainya. Hal ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan citra lembaga tersebut di mata publik. Namun, di sisi lain, ini juga bisa menambah ketidakpastian dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Kepastian hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam konteks ini. Masyarakat perlu melihat bahwa semua pihak, termasuk mantan pejabat KPK, dapat diperiksa jika ada indikasi pelanggaran hukum. Dengan demikian, proses ini dapat memperkuat kepercayaan publik bahwa KPK berkomitmen untuk bersikap objektif dan akuntabel. Namun, diperlukan juga transparansi dalam proses pemeriksaan agar masyarakat tidak berasumsi negatif tanpa adanya bukti yang kuat. Sementara itu, perhatian masyarakat juga harus tertuju pada bagaimana KPK menangani kasus ini ke depannya. Harun Masiku yang hingga saat ini masih buron menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Pihak berwenang perlu lebih agresif dalam mengejar buronan agar keadilan dapat ditegakkan dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya. Secara keseluruhan, pemeriksaan Febri Diansyah dalam kasus Harun Masiku adalah langkah yang dapat dipercayai dalam proses penegakan hukum, asalkan dilakukan dengan transparansi dan bertanggung jawab. KPK harus menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk memperbaiki diri dan bersikap tegas dalam memberantas korupsi di Indonesia. Hanya dengan cara itu, citra KPK dapat pulih dan publik dapat kembali percaya pada institusi yang dibentuk untuk melawan korupsi.