“Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP),” kata Astuti dalam keterangannya. Berita mengenai penghapusan sanksi keterlambatan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh pemerintah memang menarik perhatian. Ini merupakan langkah yang mungkin diambil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya tepat waktu. Dengan menghapus sanksi, diharapkan masyarakat akan merasa lebih bebas dalam melaporkan SPT mereka, tanpa takut menghadapi denda atau sanksi administratif. Langkah ini juga bisa dilihat sebagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, banyak individu dan usaha kecil yang mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka tepat waktu. Penghapusan sanksi dapat menjadi stimulus bagi mereka untuk tetap lapor SPT, meskipun mungkin mereka tidak dapat membayar pajak secara langsung. Dengan demikian, ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang, karena lebih banyak orang yang sadar akan kewajiban mereka dan berusaha untuk mematuhi regulasi yang ada. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah potensi dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Apakah penghapusan sanksi akan menciptakan budaya disiplin dalam pelaporan pajak? Atau justru sebaliknya, masyarakat akan menjadi lebih santai dan kurang merasa terikat untuk lapor tepat waktu? Pendidikan dan sosialisasi yang terus-menerus mengenai pentingnya pajak dan pelaporan yang tepat waktu tetap diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak disalahartikan dan membawa dampak positif. Ke depannya, pemerintah juga perlu memastikan bahwa meskipun sanksi administratif dihapus, tetap ada insentif bagi Wajib Pajak yang patuh. Misalnya, penciptaan penghargaan atau fasilitas bagi mereka yang secara konsisten melaporkan SPT Tahunan mereka tepat waktu. Ini tidak hanya akan mendorong kepatuhan, tetapi juga memberikan rasa penghargaan kepada masyarakat yang proaktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam konteks yang lebih luas, penghapusan sanksi ini dapat dikaitkan dengan reformasi perpajakan yang lebih komprehensif. Pemerintah sebaiknya meninjau seluruh sistem perpajakan untuk memastikan bahwa tidak hanya sanksi, tetapi juga proses dan prosedur lain yang mengatur perpajakan tidak menjadi beban bagi masyarakat. Dengan sistem yang lebih adil dan transparan, diharapkan wajib pajak akan lebih percaya dan bersedia berkontribusi pada perekonomian negara. Secara keseluruhan, penghapusan sanksi telat lapor SPT Tahunan dapat dilihat sebagai langkah positif dalam mendorong kepatuhan pajak, tetapi dengan catatan bahwa kebijakan ini harus disertai dengan pendidikan, insentif, dan reformasi yang lebih luas. Berharap keputusan ini tidak hanya menjadi kebijakan temporer, tetapi menjadi bagian dari upaya untuk membangun sistem perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.