: Komnas HAM kecam serangan KKB di Yahukimo, Papua. Satu guru tewas, enam guru dan nakes luka-luka. Berita mengenai kecaman Komnas HAM terhadap serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap guru dan nakes (tenaga kesehatan) di Yahukimo, Papua, menunjukkan betapa seriusnya situasi keamanan di daerah tersebut. Serangan semacam ini tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga mengganggu aspek penting dari pembangunan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Pertama-tama, serangan terhadap guru dan nakes adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Guru merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa, sementara nakes berperan vital dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dengan menargetkan kedua kelompok ini, KKB tidak hanya merusak kehidupan individu, tetapi juga menghancurkan fondasi masa depan masyarakat. Ketidakamanan yang dihasilkan dari serangan ini dapat berdampak jangka panjang, menghambat akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat yang sudah rentan. Kedua, tindakan KKB ini menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Masyarakat yang tinggal di daerah konflik sering kali menjadi korban dari tindakan kekerasan, menyebabkan mereka tidak dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang. Ketika guru dan nakes merasa terancam, hal ini dapat mengakibatkan angka pengunduran diri yang tinggi di antara mereka, yang selanjutnya menghambat upaya pemerintah dan organisasi masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Komnas HAM, sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia, memiliki peran penting dalam menanggapi insiden ini. Pihaknya perlu melakukan investigasi menyeluruh dan mendesak agar pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan dialogis dan penyelesaian damai harus diutamakan untuk mencari solusi jangka panjang terhadap konflik yang berkepanjangan di Papua. Penting juga bagi pemerintah pusat untuk semakin memperhatikan kondisi di Papua, bukan hanya dalam konteks keamanan, tetapi juga dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan kesempatan ekonomi, serta penyediaan layanan dasar yang memadai menjadi kunci untuk mengurangi potensi konflik. Hanya dengan cara ini, masyarakat Papua bisa merasakan kehadiran negara dan mendapatkan rasa aman yang mereka butuhkan. Akhirnya, tindakan bersama yang melibatkan semua pihak—pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional—sangat diperlukan untuk mengatasi situasi ini. Tanpa adanya kolaborasi dan komitmen untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas, langkah-langkah yang diambil untuk melawan KKB tidak akan berarti banyak jika tidak disertai dengan upaya untuk membangun kesejahteraan dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga.