Rangkap jabatan menimbulkan preseden buruk dalam reformasi manajemen BUMN yang digaungkan pemerintah sedekade terakhir. Berita mengenai "Wamen Rangkap Jabatan: Langgar Aturan & Berdampak Buruk ke BUMN" menyentuh isu penting mengenai integritas dan transparansi dalam pemerintahan serta manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Praktik rangkap jabatan di kalangan pejabat publik, termasuk wakil menteri, sering kali menimbulkan perdebatan mengenai potensi benturan kepentingan dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Pihak yang mendukung anggapan ini berpendapat bahwa rangkap jabatan berpotensi mengaburkan fokus dan tanggung jawab pejabat, sementara pihak yang menentang mungkin berargumen tentang perlunya keahlian dari berbagai sektor untuk mendukung pertumbuhan BUMN. Salah satu dampak paling signifikan dari praktik ini adalah potensi konflik kepentingan. Ketika seorang wakil menteri memiliki tanggung jawab di posisi lain, ada risiko bahwa kebijakan yang diambil mungkin lebih condong pada kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan publik atau perusahaan. Misalnya, keputusan strategis yang seharusnya didasarkan pada data dan analisis yang objektif bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan bisnis pribadi, yang mengarah pada keputusan yang merugikan BUMN dan masyarakat umum. Selain itu, rangkap jabatan juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi di sektor publik. Ketika seorang pejabat memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan informasi karena dua posisinya, hal ini dapat membuat perusahaan lain dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini juga dapat menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat terhadap BUMN dan pemerintah, mengurangi kepercayaan pada lembaga publik dan kebijakan yang diambil. Dari sudut pandang manajemen, seorang wakil menteri yang menjabat di dua posisi berbeda mungkin juga menghadapi tantangan dalam hal waktu dan sumber daya. Tanggung jawab yang terbagi dapat menyebabkan buruknya kinerja di salah satu atau kedua posisi serta meningkatnya beban kerja yang dapat berujung pada keputusan yang terburu-buru atau kurang tepat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dengan cermat calon pejabat publik, memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi syarat tetapi juga mampu berkinerja baik dalam satu tugas tanpa membagi perhatian mereka ke banyak arah. Dalam konteks ini, tentu saja perlu ada regulasi yang jelas mengenai larangan rangkap jabatan untuk pejabat publik, terutama di BUMN. Hal ini tidak hanya untuk menjaga integritas sistem pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dijunjung tinggi. Dengan memberlakukan kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang lebih sehat bagi pengembangan BUMN dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, konflik terkait rangkap jabatan harus segera ditangani. Pemerintah perlu melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kebijakan saat ini dan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan yang lebih ketat mengenai rangkap jabatan diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja BUMN tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik.