Buron selama sepekan, dua anggota LSM yang tusuk satpam SMKN 9 Kabupaten Tangerang berhasil ditangkap polisi. Berita mengenai penangkapan dua anggota LSM yang terlibat dalam penusukan satpam di SMKN 9 Kabupaten Tangerang menciptakan keprihatinan yang mendalam di masyarakat. Tindakan kekerasan yang melibatkan individu yang seharusnya berperan untuk membantu masyarakat justru menunjukkan adanya masalah yang lebih besar terkait perilaku dan etika dalam organisasi non-pemerintah. Menggunakan lembaga yang berfungsi untuk membela kepentingan masyarakat sebagai alat untuk melakukan tindakan kriminal adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Penting untuk dicatat bahwa tindakan kekerasan, apalagi yang mengakibatkan cedera fisik, tidak pernah bisa diterima, terlepas dari alasan yang mendasarinya. Dalam konteks ini, tindakan penusukan terhadap satpam menunjukkan bahwa ada ketegangan yang signifikan antara anggota LSM dan masyarakat setempat yang harus diatasi dengan pendekatan dialog dan mediasi, bukan dengan kekerasan. Penangkapan ini mendorong kita untuk mempertanyakan bagaimana organisasi-organisasi tersebut dikelola dan apakah ada proses pengawasan yang cukup untuk mencegah tindakan kekerasan. Ini juga menyoroti perlunya edukasi dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM, agar mereka dapat menjalankan peran mereka dengan lebih baik. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang cara berinteraksi dengan LSM dan sebaliknya, agar terjalin komunikasi yang konstruktif dalam menyelesaikan permasalahan. Melibatkan pihak-pihak terkait, seperti lembaga pemerintah dan masyarakat sipil, dalam dialog terbuka bisa menjadi langkah awal untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keamanan di lingkungan pendidikan. Kejadian penusukan ini harus menjadi panggilan bagi sekolah dan lembaga pendidikan untuk lebih serius dalam menjaga keamanan dan keselamatan para siswa dan staf. Upaya preventif seperti peningkatan pengawasan, pelatihan untuk petugas keamanan, dan program pelibatan siswa dalam menjaga keamanan harus dioptimalisasi. Dalam konteks hukum, penegakan hukum harus berjalan secara adil dan tegas. Penanganan kasus ini oleh aparat hukum harus menjadi contoh bahwa tindakan kekerasan akan mendapatkan konsekuensi hukum yang berat, tanpa memandang status sosial atau organisasi pelakunya. Hukuman yang tepat bukan hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai deterrent bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan serupa. Secara keseluruhan, berita ini seharusnya menjadi momen introspeksi bagi semua pihak, termasuk LSM, masyarakat, sekolah, dan aparat penegak hukum. Kita perlu berkolaborasi dalam menciptakan sebuah lingkungan yang saling menghormati dan mendukung, di mana kekerasan tidak lagi menjadi pilihan untuk menyelesaikan permasalahan. Hanya dengan cara itulah kita dapat membangun masyarakat yang lebih aman dan damai.