Menurut Ikhwan, berkas perkara telah diterima oleh Jaksa Peneliti pada 20 Maret 2025 dan saat ini masih dalam tahap penelitian. Tanggapan terhadap berita terkait pengembalian berkas perkara eks Kapolres Ngada tentu menyoroti sejumlah aspek penting, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun implikasi bagi institusi kepolisian. Pertama-tama, pengembalian berkas perkara oleh jaksa menunjukkan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel. Dalam sistem peradilan yang efektif, setiap tahap, mulai dari penyidikan hingga penuntutan, harus memenuhi syarat formil dan materil yang ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang dihadapkan pada proses hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan asas presumption of innocence. Kedua, berita ini juga mengindikasikan adanya tantangan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi, termasuk mereka yang berasal dari institusi kepolisian. Proses hukum terhadap pejabat publik sering kali menghadapi berbagai kendala, mulai dari tekanan politik, publik, hingga potensi konflik kepentingan. Pengembalian berkas oleh jaksa bisa diartikan sebagai sinyal bahwa pihak kejaksaan berkomitmen untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, meskipun hal ini mungkin menimbulkan rasa frustrasi di kalangan masyarakat yang menantikan keadilan. Ketiga, publik perlu mengawasi proses ini dengan seksama. Ada rasa skeptisisme yang berkembang di kalangan masyarakat terkait dengan integritas proses hukum, terutama ketika melibatkan pihak yang memiliki kekuasaan. Apakah pengembalian ini menunjukkan adanya ketidakberdayaan dalam menangani kasus di kalangan institusi penegak hukum? Atau justru menunjukkan bahwa ada mekanisme kontrol yang baik dalam memastikan tidak ada yang kebal hukum, termasuk pejabat tinggi? Di samping itu, implikasi dari berita ini juga dapat meluas ke dalam polaritas kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan penegak hukum secara umum. Kasus ini akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk menilai apakah hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, dan apakah lembaga penegak hukum memiliki integritas yang cukup untuk menangani kasus-kasus sensitif. Keberhasilan dalam menuntaskan berkas perkara ini, jika kelak terbukti dan memenuhi syarat, akan mendapatkan apresiasi publik, sedangkan kegagalan dapat berujung pada penurunan kepercayaan masyarakat. Akhirnya, kasus ini juga menyoroti pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam setiap proses hukum. Setiap individu berhak diperlakukan secara adil, namun sekaligus juga harus tetap mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan. Diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak asasi individu dengan kepentingan masyarakat dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pengembalian berkas ini seharusnya dijadikan momentum untuk merefleksikan sistem hukum kita agar lebih kuat dan berhasil dalam menjaga keadilan. Dalam mengakhiri tanggapan ini, diharapkan semua pihak terkait, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun masyarakat sipil, dapat berkolaborasi untuk menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya adil, tetapi juga transparan, robust, dan mampu mendengar aspirasi publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dapat terbangun kembali, dan rasa keadilan dapat tercapai dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik.