Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto membicarakan jajaran komisaris bank Badan Usaha Milik Negara yang dianggap terlalu 'gemuk'. Saya belum bisa mengakses berita terkini, namun berdasarkan judul yang Anda berikan, ada beberapa poin penting yang dapat diambil dari pernyataan Prabowo mengenai komisaris bank BUMN yang dianggap 'gemuk' dan perlu dirampingkan dengan melibatkan kalangan profesional. Pertama, penekanan pada penurunan jumlah komisaris di bank BUMN menunjukkan kesadaran akan pentingnya efisiensi dalam manajemen institusi. Dalam konteks perusahaan yang dikelola negara, mengurangi jumlah komisaris dapat membantu mengurangi biaya operasional serta meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif. Namun, perlu dicatat bahwa efisiensi tidak hanya diukur dari jumlah komisaris, tetapi juga dari kualitas dan kompetensi individu yang mendudukinya. Oleh karena itu, menekankan pada pengisian posisi dengan kalangan profesional adalah langkah yang positif, asalkan profesional yang dimaksud benar-benar memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan. Kedua, gagasan untuk melibatkan kalangan profesional dalam mengisi posisi komisaris tentu membawa banyak manfaat. Para profesional yang memiliki latar belakang dan keahlian di bidang keuangan, manajemen risiko, dan kebijakan akan lebih mampu mengawasi dan memberikan arahan yang tepat bagi bank BUMN. Mereka kemungkinan besar dapat membawa perspektif yang lebih luas dan inovatif dalam pengambilan keputusan, serta membantu bank untuk tetap kompetitif dalam industri yang semakin kompetitif. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan beberapa tantangan yang mungkin muncul dari perubahan ini. Misalnya, bagaimana proses seleksi dan penunjukan komisaris profesional tersebut akan dilakukan? Apakah ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut? Mengingat bank BUMN adalah milik publik, masyarakat berhak mengetahui kriteria dan prosedur yang digunakan dalam penunjukan komisaris. Oleh karena itu, transparansi dalam proses ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Selanjutnya, selain merampingkan komisaris, perhatian juga harus diberikan pada aspek pengawasan dan akuntabilitas. Merampingkan komisaris bukan sekadar mengurangi jumlah, tetapi juga memastikan bahwa sisa komisaris yang ada benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja mereka perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka bisa berkontribusi secara maksimal dalam pengawasan bank BUMN. Secara keseluruhan, upaya untuk merampingkan komisaris bank BUMN dan mengisinya dengan kalangan profesional adalah langkah yang bisa membawa perubahan positif, asalkan dilaksanakan dengan prinsip yang tepat. Hal ini harus diimbangi dengan sistem yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan kinerja. Jika dilaksanakan dengan baik, inisiatif semacam ini bisa membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas bank BUMN dalam menjalankan fungsinya di tengah tantangan ekonomi global.