Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, polemik mengenai pemberian THR bMenjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, polemik mengenai pemberian THR bagi ojol Berita mengenai viralnya Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 50 ribu yang diterima oleh driver ojek online (ojol) mengundang berbagai reaksi dari masyarakat dan pihak-pihak terkait. Di satu sisi, ada yang merasa prihatin dengan jumlah tersebut yang dianggap sangat minim, mengingat THR seharusnya menjadi momen untuk memberikan penghargaan kepada pekerja, terutama yang berkontribusi secara signifikan dalam mobilitas masyarakat. Di sisi lain, penjelasan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan perusahaan aplikasi juga patut dipertimbangkan untuk memahami konteks yang lebih luas. Dari sudut pandang pekerja, jumlah THR yang hanya Rp 50 ribu tentu menjadi sorotan utama. Dalam situasi di mana biaya hidup semakin tinggi dan kebutuhan sehari-hari terus meningkat, jumlah tersebut tidak mencukupi dan bisa dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Driver ojol merupakan pekerja keras yang menjalankan tugas mereka dengan risiko tinggi, menghadapi berbagai tantangan di jalan, serta berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Oleh karena itu, mereka seharusnya mendapatkan imbalan yang sepadan, terutama pada saat momen perayaan seperti Hari Raya. Penjelasan dari Kemenaker yang menyatakan bahwa THR diberikan berdasarkan kesepakatan antara driver dan aplikator dapat menjadi bahan diskusi. Meskipun ada aspek perjanjian, namun tetap saja, ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai standar THR yang seharusnya dihormati. Apakah ada regulasi yang jelas dan mengikat terkait jumlah minimum THR yang harus diberikan kepada pekerja di sektor jasa seperti ini? Dan apakah pihak aplikator telah mematuhi ketentuan tersebut? Tanggapan aplikator juga perlu mendapatkan perhatian. Jika perusahaan memberikan estimasi THR yang jauh di bawah ekspektasi, hal ini menunjukkan adanya potensi krisis dalam hubungan antara pekerja dan perusahaan. Kepercayaan antara keduanya merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem kerja yang sehat. Apabila driver merasa bahwa mereka diperlakukan dengan tidak adil, maka ini dapat merusak motivasi mereka dalam bekerja, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Rasa keprihatinan masyarakat yang muncul juga menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya masalah internal antara driver dan aplikator, tetapi merupakan fenomena sosial yang lebih besar. Publik yang merespon dengan empati terhadap kondisi para driver ojol adalah tanda bahwa ada kebutuhan untuk menegaskan kembali perlindungan hak-hak pekerja di era digital yang semakin berkembang. Masalah ini juga menekankan perlunya advokasi lebih lanjut untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja di sektor informal maupun formal. Penting bagi semua pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi yang lebih baik. Regulasi yang jelas dan perlindungan yang memadai bagi pekerja ojek online perlu diperkuat. Setidaknya, ada upaya untuk memastikan bahwa THR yang diterima mencerminkan kontribusi dan beban kerja yang mereka lakukan. Ini adalah momen yang tepat untuk kembali memikirkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan dalam dunia kerja, serta bagaimana memastikan setiap pekerja mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima. Menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja harus ditingkatkan untuk menciptakan sistem yang lebih baik. Pengembangan kebijakan yang adil, edukasi mengenai hak-hak pekerja, dan penegakan hukum yang tegas tentunya menjadi langkah-langkah yang diperlukan dalam memastikan bahwa setiap individu di sektor kerja, termasuk driver ojol, mendapatkan perlakuan yang layak dan hormat.