Gelombang aksi mahasiswa hingga masyarakat sipil menolak perubahan UU TNI masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, Rabu (26/3). Berita tentang demonstrasi warga sipil yang menolak UU TNI di berbagai daerah, termasuk Medan dan Tuban, mencerminkan dinamika komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Tindakan demonstrasi seperti ini sering kali muncul sebagai respon terhadap regulasi yang dianggap merugikan atau tidak sejalan dengan aspirasi publik. Dalam konteks ini, UU TNI yang disoroti mungkin dianggap tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia atau malah menciptakan ruang bagi militer untuk terlibat dalam urusan sipil. Dari sudut pandang demokrasi, demonstrasi adalah hak asasi warga yang dijamin oleh konstitusi. Ketika masyarakat merasa suara mereka tidak didengar, mereka berhak untuk menyuarakan pendapat mereka secara damai. Tindakan protes ini tidak hanya menggambarkan ketidakpuasan terhadap regulasi tertentu, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat sipil ingin berpartisipasi aktif dalam menentukan arah kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Namun,upaya pemerintah untuk merumuskan UU TNI juga perlu dipahami dalam konteks tantangan keamanan nasional dan perubahan geopolitik. UU TNI yang baru diharapkan dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut, namun jika tidak diimbangi dengan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatannya, maka akan ada risiko bahwa kebijakan tersebut justru akan memicu lebih banyak penolakan. Maka dari itu, pemerintah seharusnya lebih terbuka terhadap diskusi dan dialog dengan masyarakat agar tidak terjebak dalam kesalahpahaman yang bisa menimbulkan ketegangan. Selain itu, reaksi masyarakat di Medan dan Tuban juga menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah sering kali bersifat lokal, mencerminkan kondisi sosial dan politik yang unik dari masing-masing daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyelidiki akar masalah yang mendasari ketidakpuasan ini. Membangun komunikasi yang baik dan mendengarkan aspirasi rakyat tidak hanya akan mengurangi ketegangan tapi juga membuat kebijakan yang dihasilkan lebih akurat dan relevan. Akhirnya, situasi ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan seperti UU TNI, baik pemerintah maupun masyarakat sipil perlu saling mendengarkan dan berkolaborasi agar setiap kebijakan yang dibuat dapat menciptakan ruang bagi keamanan yang menghormati hak-hak individu. Pembangunan hukum yang inklusif dan partisipatif akan memperkuat sendi-sendi demokrasi dan memberi jaminan bahwa masyarakat dapat hidup dalam harmoni, tanpa rasa takut akan pengabaian hak-hak sipil mereka.