Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker Pangkalpinang, Amrah Sakti, mengungkapkan bahwa sejak posko pengaduan THR dibuka, pihaknya telah menerima Berita mengenai Disnaker Pangkalpinang yang menerima pengaduan terkait perusahaan yang belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan sangat penting dan mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan. THR merupakan hak pekerja yang tidak hanya sekadar bentuk penghargaan dari perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai pemberdayaan ekonomi bagi karyawan dalam menyambut hari raya. Ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar THR dapat menciptakan dampak negatif tidak hanya bagi karyawan secara individu, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Pada umumnya, THR ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Ketika perusahaan gagal memenuhi kewajiban ini, mereka berpotensi melanggar hukum dan merugikan karyawan yang bergantung pada dana tersebut untuk kebutuhan hari raya. Dampak dari keterlambatan atau tidak dibayarkannya THR dapat dirasakan oleh karyawan dalam hal keuangan, dan membuat mereka terpaksa meminjam uang atau mengurangi pengeluaran selama periode penting ini. Tanggapan Disnaker Pangkalpinang terhadap pengaduan pekerja menunjukkan bahwa instansi pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak karyawan. Tindakan cepat dan tegas dari Disnaker dalam menangani masalah ini penting agar perusahaan yang bermasalah menyadari bahwa mereka tidak bisa semena-mena dalam bertindak. Pemerintah, dalam hal ini, memiliki peran sebagai pengawas dan mediator dalam memastikan kesejahteraan pekerja. Namun, tantangan yang dihadapi oleh Disnaker tidak hanya terbatas pada menangani pengaduan individu, tetapi juga memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan adil. Seringkali, ada perusahaan yang memiliki praktik malas dalam memenuhi kewajiban mereka, sementara karyawan takut melapor karena khawatir akan kehilangan pekerjaan atau mendapatkan perlakuan buruk setelah melapor. Oleh karena itu, pihak Disnaker harus memberikan perlindungan bagi para pelapor agar mereka merasa aman dalam menyampaikan keluhan. Tindakan preventif juga perlu dilakukan untuk mengedukasi perusahaan tentang pentingnya membayar THR tepat waktu. Workshop atau seminar tentang tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dapat menjadi solusi proaktif untuk mengurangi jumlah pengaduan yang masuk. Dengan cara ini, diharapkan perusahaan dapat memahami bahwa investasi pada kesejahteraan karyawan akan berbuah positif untuk kinerja jangka panjang. Dalam konteks lebih luas, isu seperti ini juga mencerminkan perlunya kebijakan pemerintah yang lebih baik dalam menjaga hak-hak pekerja. Undang-undang ketenagakerjaan harus terus diperbarui agar relevan dengan dinamika pasar kerja yang berubah. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan serikat pekerja dan organisasi terkait untuk membangun dialog yang konstruktif dalam menemukan solusi dari masalah ketenagakerjaan. Akhirnya, perhatian terhadap isu THR harus diimbangi dengan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan. Pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan, serta sanksi yang jelas bagi yang tidak mematuhi, akan menjadi faktor kunci dalam memastikan keadilan bagi semua pekerja. Perusahaan seharusnya menyadari bahwa lebih dari sekadar kewajiban hukum, kesejahteraan karyawan adalah investasi dalam kelangsungan organisasi itu sendiri.