Pemerintah Kota Cimahi bentuk Satgas Pemberantasan Premanisme untuk menanggulangi aksi preman. Satgas akan siaga 24 jam dan terima laporan masyarakat. Berita dengan judul "Tak Ada Ampun untuk Premanisme di Cimahi" mencerminkan upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi fenomena premanisme yang meresahkan masyarakat. Premanisme sering kali menjadi masalah serius di berbagai daerah, termasuk Cimahi, di mana tindakan preman dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Tindakan tegas terhadap praktik ini sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga. Salah satu alasan penting untuk memberantas premanisme adalah dampaknya terhadap perekonomian lokal. Ketika preman menguasai suatu area, mereka dapat menciptakan ketidakpastian bagi para pengusaha dan pedagang kecil, yang akhirnya berujung pada penurunan aktivitas ekonomi. Dengan menegakkan hukum yang ketat, diharapkan para pelaku usaha merasa lebih aman untuk beroperasi dan berinvestasi dalam usaha mereka, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, dalam upaya memberantas premanisme, penting untuk juga mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif. Banyak pelaku premanisasi berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang kurang beruntung, dan ada kemungkinan mereka terjerumus ke dalam dunia pergerakan preman karena keterdesakan ekonomi. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, program pemberdayaan masyarakat yang memberikan keterampilan dan peluang kerja dapat menjadi solusi jangka panjang yang lebih efektif. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan premanisme juga sangat penting. Masyarakat perlu didorong untuk melaporkan tindakan premanisme tanpa merasa terintimidasi. Program-program penyuluhan dan kesadaran hukum dapat membantu masyarakat mengenali hak-hak mereka dan menciptakan solidaritas untuk menolak praktik-praktik yang merugikan. Dengan demikian, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat akan lebih efektif jika didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat. Di sisi lain, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak dilakukan secara sembarangan dan tidak menargetkan kelompok-kelompok tertentu yang rentan. Kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan premanisme haruslah transparan dan adil. Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat dan memperburuk situasi. Oleh karena itu, pengawasan dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum sangat diperlukan. Dengan kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, program rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan yang ketat, diharapkan tindakan premanisme di Cimahi dapat diminimalisir. Hal ini bukan hanya akan menciptakan lingkungan yang lebih aman, tetapi juga dapat mempromosikan perkembangan sosial dan ekonomi yang lebih positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan yang holistik dan inklusif akan membawa dampak yang lebih berarti dalam mengatasi masalah premanisme dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.