Bupati Probolinggo, Gus Haris, desak pembukaan Gunung Bromo saat Lebaran 2025 untuk perekonomian masyarakat. Berita tentang Bupati Probolinggo yang menolak penutupan Bromo saat libur Lebaran menyoroti beberapa isu penting terkait pariwisata, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Sikap Bupati dalam hal ini menggambarkan penilaian tentang pentingnya sektor pariwisata bagi perekonomian lokal, terutama di waktu-waktu krusial seperti libur Lebaran yang biasanya menjadi periode puncak kunjungan wisatawan. Dari sudut pandang ekonomi, keputusan untuk membuka destinasi wisata seperti Bromo sangat beralasan. Banyak masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata untuk kehidupan sehari-hari mereka. Penutupan Bromo bisa berdampak buruk, bukan hanya bagi para pelaku usaha lokal, tetapi juga untuk pendapatan daerah. Libur Lebaran biasanya membawa peningkatan wisatawan yang signifikan, dan dengan mempertahankan akses ini, Bupati mungkin berharap dapat membantu pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Namun, isu kesehatan masyarakat tidak dapat diabaikan. Dalam konteks pandemi COVID-19 yang masih mengkhawatirkan, keputusan untuk tetap membuka destinasi wisata harus diimbangi dengan protokol kesehatan yang ketat. Pengunjung yang datang harus tetap diwajibkan untuk mengikuti pedoman kesehatan, seperti pemakaian masker, jaga jarak, dan pembatasan jumlah pengunjung. Jika pengelolaan pengunjung dilakukan dengan baik, maka risiko penularan dapat diminimalisir. Selain itu, keputusan Bupati ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam membangun citra positif pariwisata di kawasan tersebut. Menjaga Bromo terbuka bisa menjadi strategi untuk menarik lebih banyak wisatawan dan memperkenalkan keindahan alam Indonesia yang mungkin selama ini terabaikan. Promosi ini, jika dilaksanakan dengan baik, dapat mengundang investasi baru dan mendatangkan lebih banyak pengunjung ke Probolinggo. Namun, ada juga resiko yang harus dihadapi. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, bila tidak dikelola dengan baik, dapat memicu dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan kepadatan yang berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki rencana yang matang dalam mengelola pariwisata, termasuk pengembangan infrastruktur, pemeliharaan lingkungan, dan pengaturan pengunjung. Terakhir, diskusi tentang penutupan atau pembukaan destinasi wisata seperti Bromo seharusnya melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, pelaku usaha, dan ahli kesehatan. Sebuah pendekatan multi-stakeholder akan menghasilkan kebijakan yang lebih seimbang, tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, dampak dari keputusan tersebut dapat lebih optimal dan bermanfaat bagi semua pihak.