Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Veteran Memanggil melakukan demo tolak UU TNI di DPRD Bojonegoro di Jalan Veteran. Demo ini berlangsung ricuh. Berita mengenai demonstrasi penolakan terhadap UU TNI di Bojonegoro yang diwarnai aksi saling dorong dan lempar batu ini mencerminkan ketegangan yang terjadi antara masyarakat dan aparat keamanan. Aksi demonstrasi adalah bagian dari sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapatnya. Namun, ketika demonstrasi berujung pada kekerasan, seperti lempar batu dan saling dorong, hal ini menunjukkan bahwa situasi tersebut telah melampaui batasan yang seharusnya, dan menjadi sorotan positif masalah ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satu alasan di balik penolakan terhadap UU TNI bisa jadi berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat mengenai peran militer dalam kehidupan sipil. Dalam konteks sejarah Indonesia, kehadiran militer sering kali dipandang ambivalen; di satu sisi, militer diharapkan dapat menjaga stabilitas, tetapi di sisi lain, ada kekhawatiran akan potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan pembatasan kebebasan sipil. Ketika UU ini dirasakan sebagai ancaman bagi demokrasi, wajar jika masyarakat berusaha untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui aksi demonstrasi. Penting untuk dicatat bahwa proses demokrasi harus diimbangi dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan cara-cara penyampaian aspirasi yang damai. Aksi yang berujung pada kekerasan tidak hanya merugikan pihak yang terlibat, tetapi juga menciptakan citra negatif mengenai tujuan dari demonstrasi itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah dan aparat keamanan harus menemukan pendekatan yang lebih baik dalam berinteraksi dengan masyarakat, sehingga dialog dapat berlangsung dengan baik dan mengurangi potensi konflik. Di sisi lain, tindakan represif dari pihak keamanan juga perlu dihindari. Pola-pola penanganan demonstrasi yang terlalu keras justru dapat memicu eskalasi ketegangan. Dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, yang melibatkan berbagai elemen, menjadi kunci untuk mencegah protes berujung pada kekerasan. Pendekatan yang inklusif dan mendengarkan aspirasi masyarakat dapat membantu menurunkan tensi dan membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Di era informasi dan teknologi saat ini, juga penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dan cerdas dalam menyampaikan aspirasinya. Alih-alih menggunakan kekerasan, masyarakat dapat memanfaatkan platform digital untuk mengajak diskusi, menyebarluaskan informasi, dan membangun solidaritas tanpa harus berujung pada konflik fisik. Hal ini tidak hanya lebih efektif, tetapi juga menciptakan ruang bagi penyelesaian masalah yang lebih konstruktif. Secara keseluruhan, peristiwa di Bojonegoro ini menjadi pengingat bahwa meski demokrasi memberikan hak kepada rakyat untuk bersuara, cara penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara yang damai dan beradab. Semua pihak—baik masyarakat sipil maupun pemerintah—harus berkomitmen untuk mengedepankan dialog dan penyelesaian masalah melalui pendekatan yang kooperatif, agar tujuan kebangsaan dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara optimal.