Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sepakat dengan usul Kementerian HAM untuk menghapus SKCK. Demi mempermudah warga cari kerja. Berita mengenai Ketua Komisi III DPR yang sepakat untuk mengusulkan Kementerian Hukum dan HAM menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) memberikan berbagai implikasi dalam konteks sistem hukum dan perlindungan masyarakat. SKCK selama ini dipandang sebagai salah satu instrumen untuk memastikan keamanan dan integritas seseorang, terutama dalam proses rekrutmen di berbagai institusi maupun saat mengajukan izin tertentu. Penghapusan SKCK, yang dianggap sebagai langkah untuk mengurangi birokrasi dan menyederhanakan administrasi, tentunya memicu berbagai tanggapan dari masyarakat dan pihak terkait. Pertama-tama, ada aspek positif dari usulan ini. Dalam beberapa kasus, SKCK bisa dianggap sebagai penghalang bagi individu yang ingin mendapatkan pekerjaan atau izin usaha, terutama bagi mereka yang memiliki masa lalu tidak menguntungkan namun telah berusaha untuk memperbaiki diri. Dengan menghapus SKCK, individu yang berpotensi dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tak lagi terhambat oleh stigma masa lalu yang tercermin dalam catatan kriminal mereka. Hal ini bisa membuka lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, di sisi lain, penghapusan SKCK memunculkan kekhawatiran terkait dengan keamanan publik. SKCK berfungsi sebagai alat untuk menilai riwayat kriminal seseorang, yang penting dalam mencegah individu dengan catatan kriminal tertentu menjalani peran yang sensitif, seperti dalam pendidikan, kesehatan, atau sektor keamanan. Tanpa adanya mekanisme penyaringan yang jelas, akan ada risiko meningkatnya angka kejahatan atau tindakan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dengan seksama bagaimana usulan ini dapat diterapkan tanpa mengorbankan kepentingan keamanan publik. Tanggapan dari pihak kepolisian dan organisasi masyarakat yang fokus pada perlindungan anak dan masyarakat juga patut diperhatikan. Mereka mungkin akan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana calon pelaku atau pekerja yang terlibat dalam kegiatan yang berpotensi membahayakan akan dievaluasi. Tanpa adanya sistem verifikasi yang berfungsi dengan baik, kekhawatiran akan terbukanya celah bagi individu dengan niat jahat untuk lolos dari pengawasan akan semakin besar. Sebagai alternatif, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperbarui sistem SKCK agar lebih relevan dengan konteks saat ini. Ini bisa termasuk pengembangan sistem yang lebih modern dan efisien yang memungkinkan penilaian yang lebih mendalam tanpa mengesampingkan hak individu. Misalnya, pengecekan latar belakang berbasis data digital dapat menjadi solusi untuk memberikan perlindungan tanpa harus membebani individu dengan prosedur yang panjang dan bertele-tele. Akhirnya, wacana ini mencerminkan perlunya dialog yang lebih luas antara pemerintah, legislatif, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Masyarakat perlu diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjamin bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak. Sehingga, langkah ke depan harus terinformasi dengan baik dan berdasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas demi tercapainya keseimbangan antara kebebasan individu dan keamanan publik.