'Kami sangat mendukung Bapenda dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah,' tegas Yadyn. Berita mengenai penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung, Sulawesi Utara, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menarik dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan. Kolaborasi antara instansi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum merupakan langkah strategis yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan pendapatan daerah. Salah satu aspek yang menonjol dari kerjasama ini adalah potensi sinergi yang berlangsung antara Bapenda sebagai pengelola pendapatan dan Kejari sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Dengan adanya kerjasama ini, Bapenda diharapkan dapat lebih efektif dalam menindaklanjuti masalah-masalah kebocoran pajak atau pungutan lainnya yang tidak sah. Kejari dapat memberikan dukungan hukum yang diperlukan untuk menegakkan peraturan dan kebijakan yang ada, sehingga potensi pendapatan daerah dapat terwujud dengan maksimal. Selain itu, pentingnya kerja sama ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks ini, Kejari berperan sebagai pengawal kepatuhan hukum, sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah digunakan untuk kepentingan umum. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan berintegritas, masyarakat akan lebih yakin untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Di sisi lain, peningkatan PAD juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Semakin tinggi PAD yang berhasil dikumpulkan, semakin besar dana yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya. Oleh karena itu, kerjasama ini bukan hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan layanan publik. Selanjutnya, kerjasama ini juga memberikan peluang bagi inovasi dalam pendekatan pengumpulan pajak. Dengan keterlibatan Kejari, dapat dikembangkan metode baru dan lebih efisien dalam pengawasan dan penarikan pajak. Hal ini dapat mencakup penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses bagi wajib pajak, sehingga pajak yang dibayarkan dapat lebih transparan dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bapenda dan Kejari Bitung adalah langkah yang positif dan berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian daerah. Diharapkan, kerja sama ini dapat berlanjut dengan inisiatif-inisiatif lain yang memperkuat sinergi antar instansi pemerintah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Keberhasilan di bidang pengelolaan pendapatan daerah akan menjadi contoh baik bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya meningkatkan PAD secara berkelanjutan.