Polisi menyemprotkan water cannon ke arah massa demo tolak UU TNI. Namun, hal ini mendapatkan perlawanan dari peserta aksi. Berita mengenai pembubaran massa demonstrasi yang menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dengan penggunaan water cannon oleh pihak kepolisian menunjukkan dinamika yang kompleks dalam masyarakat kita. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi demokrasi yang sah, di mana warga negara berhak menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka. Namun, ketika aksi tersebut berujung pada pembubaran paksa, muncul sejumlah pertanyaan mengenai batasan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Satu sisi, tindakan aparat kepolisian menggunakan water cannon dapat dipahami sebagai langkah untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah eskalasi kerusuhan. Namun, penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan harus senantiasa berada dalam koridor yang proporsional dan mempertimbangkan asas-asas hak asasi manusia. Dalam konteks ini, terdapat kekhawatiran bahwa penggunaan alat berat untuk membubarkan massa dapat melanggar hak-hak individu para demonstran. Di sisi lain, aksi penolakan terhadap UU TNI menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan atau aspirasi mereka. Hal ini menggambarkan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan yang diambil dapat merefleksikan suara rakyat. Ketimpangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sering kali membuat situasi menjadi semakin tegang, dan pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan di antara kedua belah pihak. Penting bagi pemerintah untuk lebih terbuka dalam menyerap aspirasi publik. Pembentukan berbagai forum dialog, baik formal maupun informal, dapat menjadi solusi untuk meredakan ketegangan. Melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah, akademisi, dan tokoh masyarakat, dalam proses legislatif dapat meminimalkan potensi konflik yang muncul akibat keputusan sepihak. Dalam pengertian lebih luas, berita ini juga mengingatkan kita akan perlunya evaluasi terhadap cara penegakan hukum di negara kita. Sudah saatnya polisi dilatih tidak hanya dalam aspek teknis mengamankan demonstrasi, tetapi juga dalam aspek humanis, menghargai dan memahami aspirasi masyarakat. Pendekatan yang lebih persuasif dan dialogis dalam menangani demonstrasi cenderung lebih efektif dan mengurangi risiko ketegangan. Keseluruhan, insiden ini merupakan panggilan untuk merenungkan bagaimana negara dan masyarakat berinteraksi, serta bagaimana kekuasaan dijalankan dalam konteks keadilan dan kebebasan berpendapat. Ke depan, penting bagi semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan keluar yang konstruktif dan saling menghormati demi terciptanya stabilitas dan harmoni sosial.