H Arlan berpesan kepada seluruh perugas kebersihan dan para office boy untuk terus bekerja dengan profesional dan dengan baik. Berita mengenai 300 petugas kebersihan dan office boy di Pemkot Prabumulih yang menerima Tunjangan Hari Raya (THR) berupa sembako dan minuman menciptakan beragam tanggapan, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, langkah tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan perhatian dari pemerintah lokal terhadap para pekerja di sektor yang seringkali diabaikan. Petugas kebersihan dan office boy memiliki peran krusial dalam menjaga kebersihan dan efisiensi operasional pemerintah, dan pengakuan terhadap kontribusi mereka sangat penting. Namun, di sisi lain, adanya bentuk THR dalam bentuk sembako dan minuman bisa menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam pemberian THR. Dalam tradisi banyak tempat, THR biasanya diberikan dalam bentuk uang tunai, yang memungkinkan penerima untuk menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Pemberian dalam bentuk sembako mungkin menunjukkan niat baik, tetapi juga bisa diartikan sebagai kurangnya penghargaan terhadap anak buah, serta mengabaikan kebutuhan finansial mereka, terutama saat menjelang hari raya ketika tekanan ekonomi seringkali meningkat. Lebih lanjut, jelas bahwa situasi ini menggarisbawahi perlunya reformasi dalam bagaimana pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dilakukan. Pemberian THR yang layak dan sesuai dengan harapan kaum pekerja harus menjadi prioritas, agar mereka merasa dihargai atas kerja keras mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Dari perspektif sosial, langkah ini juga bisa dilihat sebagai kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai pekerjaan-pekerjaan yang mungkin seringkali dianggap sepele tetapi sangat berdampak pada kualitas hidup sehari-hari. Petugas kebersihan, misalnya, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan publik. Pemberian THR kepada mereka bisa menjadi momen refleksi bagi masyarakat untuk lebih menghormati profesi yang mungkin kurang diperhatikan. Terakhir, semoga ke depan, pemerintah daerah lebih mempertimbangkan cara-cara yang lebih inklusif dan adil dalam memberikan tunjangan dan penghargaan bagi para pekerja. Perhatian dari pemerintah tidak hanya seharusnya bersifat simbolis, tetapi juga substantif, memastikan bahwa setiap tenaga kerja merasa mendapatkan hak-hak mereka dengan layak. Realisasi dari penghargaan yang adil akan menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah dan para pekerja.