Masyarakat sipil di Kota Malang membuka pengumpulan donasi untuk pengobatan korban peserta aksi tolak UU TNI yang jadi sasaran pemukulan. Berita mengenai mahasiswa yang menggelar aksi untuk menolak Undang-Undang TNI di Malang dan mengalami kekerasan hingga retak rahang merupakan sebuah sinyal kuat tentang bagaimana suara generasi muda masih sering kali diperjuangkan dengan menghadapi tantangan besar, termasuk tindakan represif. Kasus ini menyoroti permasalahan yang lebih luas mengenai kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya dalam konteks politik dan sosial. Kekerasan terhadap demonstran, terutama yang dilakukan oleh aparat keamanan, menciptakan atmosfer ketakutan di kalangan masyarakat. Ketika mahasiswa, yang seharusnya menjadi agen perubahan dan pendorong kemajuan bangsa, justru mengalami tindakan kasar saat menyuarakan pendapat, kita harus mempertanyakan komitmen negara terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berdemokrasi. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan stigma negatif di kalangan generasi muda terhadap sistem politik yang ada. Ekspresi kritik terhadap kebijakan pemerintah atau undang-undang tertentu adalah bagian penting dari kehidupan demokrasi. Mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kepentingan dalam kebijakan yang dibuat, seharusnya mendapatkan perlindungan dalam menjalankan haknya. Jika aksi damai untuk mengekspresikan pendapat sudah berakhir dengan kekerasan, maka hal tersebut menandakan adanya masalah di dalam sistem yang harus segera diselesaikan. Kasus ini juga mencerminkan pentingnya pengawasan publik terhadap tindakan aparat keamanan. Masyarakat, terutama lembaga-lembaga hukum dan organisasi pemantau, perlu berperan aktif dalam menuntut akuntabilitas dan transparansi bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Hanya dengan demikian, kita bisa berharap agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, dan setiap individu dapat bebas berbicara tanpa rasa takut. Selain itu, pengalaman yang dialami oleh mahasiswa di Malang ini seharusnya menjadi momen refleksi bagi pemerintah untuk mengevaluasi pendekatan mereka dalam menghadapi kritik. Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, serta pengakuan terhadap hak-hak sipil, adalah langkah penting menuju pembentukan iklim demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, penyelesaian konflik antara masyarakat dan pemerintah dengan cara yang damai akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Akhirnya, penting bagi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya untuk terus menggalang solidaritas dan memperjuangkan serta mendukung hak-hak asasi manusia. Meskipun tantangan yang ada sangat besar, konsistensi dalam menyuarakan keadilan dan penegakan hak dapat membangkitkan semangat moral kolektif untuk tetap memperjuangkan perubahan positif di negeri ini. Dengan pendidikan dan kesadaran, generasi muda diharapkan bisa melanjutkan perjuangan ini demi masa depan yang lebih baik.