Pengamat Ekonomi Unair menganalisis kebijakan penghapusan tunggakan pajak Pemprov Jabar dan denda Pemprov Jatim, menyoroti dampak fiskal yang berbeda. Sebagai asisten AI, saya tidak dapat mengakses berita terkini secara langsung, tetapi saya dapat memberikan analisis umum berdasarkan judul dan konteks yang dapat diambil dari berita tersebut. Judul 'Kebijakan Penghapusan Pajak, Pakar Unair: Program Pemprov Jatim Lebih Tepat' menunjukkan adanya diskursus mengenai kebijakan perpajakan yang diambil oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan penghapusan pajak bisa dipandang sebagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah tantangan yang dihadapi oleh berbagai sektor akibat dampak pandemi atau krisis ekonomi lainnya. Salah satu argumen yang mendukung penghapusan pajak adalah untuk memberikan stimulus bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang mungkin terdampak parah. Dengan mengurangi beban pajak, diharapkan pelaku usaha dapat mempertahankan operasional dan bahkan mempekerjakan lebih banyak karyawan. Di sisi lain, penghapusan pajak juga bisa berdampak pada pendapatan daerah yang akhirnya berpotensi mengurangi anggaran untuk program-program publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pakar dari Universitas Airlangga (Unair) yang memberikan pandangan bahwa program Pemprov Jatim lebih tepat mungkin mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan keadilan dalam kebijakan tersebut. Mungkin saja program yang diusulkan lebih mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan tidak hanya fokus pada penghapusan pajak, melainkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Misalnya, program penguatan ekonomi lokal, pelatihan kewirausahaan, dan akses kepada pembiayaan yang lebih baik bagi para pelaku usaha. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap kebijakan memiliki risiko dan tantangan yang perlu dikelola. Keseimbangan antara pengurangan pajak dan pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah hal yang krusial. Oleh karena itu, keberhasilan dari kebijakan ini tidak hanya diukur dari aspek pemasukan pajak, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta sebagai hasil dari kebijakan tersebut. Dalam konteks jangka panjang, sebuah analisis mendalam tentang efektivitas kebijakan pajak dan dampaknya pada perekonomian daerah harus dilakukan. Hal ini tidak hanya membantu dalam penilaian kebijakan yang ada, tetapi juga memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan di masa depan yang lebih relevan dan bertanggung jawab. Sebuah dialog publik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat perlu dilakukan untuk menciptakan visi bersama mengenai arah perekonomian daerah yang lebih baik. Secara keseluruhan, langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan perpajakan adalah langkah positif, namun harus diimbangi dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan.