Komnas HAM meminta kepolisian segera mengungkapkan peran F, seorang mahasiswi yang membantu eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar. Berita mengenai-polisi diminta untuk mengungkap peran perantara dalam kasus cabul yang melibatkan AKBP Fajar merupakan sebuah isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian mendalam. Kasus ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga moral dan etika dalam institusi kepolisian. Dalam konteks ini, transparansi dan keterbukaan dari pihak kepolisian sangat diharapkan oleh masyarakat, yang kini semakin kritis terhadap tindakan aparat penegak hukum. Pentuan peran perantara dalam kasus ini sangat penting untuk memahami jaringan dan alur kejadian yang ada. Sering kali, pelaku kejahatan tidak bertindak sendiri, tetapi melibatkan individu lain yang mempermudah atau bahkan mengatur tindakan kriminal yang dilakukan. Oleh karena itu, mengungkap siapa saja yang terlibat dan bagaimana mereka berpengaruh dalam kasus ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas serta membantu penegak hukum dalam mengambil langkah yang tepat. Selain itu, kasus ini juga membawa dampak terhadap citra institusi kepolisian. Publik tentu saja mengharapkan bahwa semua anggotanya dapat bertindak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Kasus yang melibatkan personel dengan pangkat tinggi seperti AKBP Fajar, jika tidak ditangani secara tuntas dan transparan, dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Penting bagi pihak kepolisian untuk menangani kasus ini dengan serius demi menjaga integritas institusi serta kepercayaan publik. Lebih jauh, kasus ini juga bisa mendorong evaluasi internal dalam institusi kepolisian itu sendiri. Tatkala peran perantara diungkap, akan ada pertanyaan mengenai sistem pengawasan dan penegakan disiplin yang ada. Apakah sudah cukup efektif? Sistem apa yang perlu diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa di masa depan? Semua hal ini perlu menjadi bahan refleksi bagi pihak kepolisian agar tetap dapat berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Tentu saja, proses hukum yang fair dan menjunjung tinggi asas keadilan adalah hal yang mutlak. Setiap individu yang terlibat dalam kasus ini, baik pelaku utama maupun perantara, harus diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan melakukan pembelaan. Hal ini penting agar keadilan benar-benar ditegakkan. Dalam prosesnya, pola komunikasi yang dibangun oleh kepolisian juga harus jelas dan transparan, sehingga masyarakat tetap mendapatkan informasi yang akurat tanpa spekulasi yang dapat memperburuk situasi. Kita berharap, dengan adanya tuntutan untuk mengungkap peran perantara ini, dapat menjadi momentum bagi institusi kepolisian untuk memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas. Masyarakat menaruh harapan agar setiap kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dapat diselesaikan dengan baik, demi terwujudnya keadilan dan penegakan hukum yang benar-benar berlandaskan pada prinsip keadilan sosial.