“Bila tidak ada (atribut) itu bagian dari pungli, aturannya ada di Reskrim, karena mereka bagian daripada kejahatan,” kata Wahyudi... Berita mengenai tukang parkir liar yang bisa dipolisikan menjelang Lebaran di Banda Aceh mengundang berbagai macam tanggapan dari masyarakat. Di satu sisi, langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan ketertiban dan keamanan, khususnya pada saat-saat tertentu seperti Lebaran ketika arus lalu lintas biasanya meningkat. Di sisi lain, isu ini juga menggambarkan tantangan yang dihadapi kota-kota besar dalam mengatur parkir dan lalu lintas, di mana banyak orang berusaha mencari sumber penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tukang parkir liar sering kali menjadi masalah di banyak daerah, khususnya di tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Mereka mungkin muncul di lokasi-lokasi strategis, seperti pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan area publik lainnya, dan dapat menjadi sumber ketidaknyamanan bagi pengunjung. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat mengurangi praktik parkir liar yang sering kali merugikan pengemudi yang berusaha memarkirkan kendaraannya dengan cara yang sah. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan aspek sosial dari masalah ini. Banyak tukang parkir liar yang terpaksa melakukan pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Dengan adanya pandemi dan dampaknya terhadap perekonomian, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan memilih untuk mencari alternatif lain, meskipun itu tidak sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, tindakan penegakan hukum perlu disertai dengan upaya untuk memberikan solusi alternatif kepada mereka, seperti pelatihan keterampilan atau program pemberdayaan ekonomi. Lebaran adalah momen yang sangat berarti bagi banyak orang, dan lonjakan aktivitas selama periode ini sering kali menciptakan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola arus lalu lintas dan parkir. Implementasi pengaduan seperti yang diumumkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) di Banda Aceh adalah langkah positif, karena memberikan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Namun, perlu dilakukan sosialisasi yang memadai agar masyarakat memahami cara melaporkan dan juga memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Di sisi lain, keberadaan tukang parkir liar juga dapat berkontribusi pada masalah keselamatan dan keamanan. Praktik tidak teratur dalam mengatur parkir bisa menyebabkan kemacetan, mengurangi ruang gerak bagi kendaraan darurat, atau bahkan menciptakan situasi berbahaya bagi pejalan kaki. Oleh karena itu, menegakkan hukum seperti dalam berita tersebut bukan hanya soal menertibkan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk semua. Akhirnya, kehadiran kebijakan ini bisa menjadi titik awal untuk diskusi yang lebih luas mengenai pengelolaan ruang publik dan peran pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan masyarakat untuk menciptakan solusi yang tidak hanya mengutamakan disiplin hukum, tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi dan sosial. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan permasalahan tukang parkir liar dapat diatasi dengan lebih efektif dan manusiawi.