Meski mencatat sejumlah keberhasilan, Pemkot Singkawang mengakui masih ada program yang belum berjalan optimal. Berita mengenai Wakil Wali Kota Singkawang yang menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024 di hadapan DPRD menunjukkan langkah proaktif dari pihak pemerintah daerah dalam menjelaskan kinerja dan akuntabilitas kepada masyarakat. Penyampaian nota tersebut adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sumber daya dan anggaran daerah digunakan selama periode yang telah ditentukan. Dalam konteks pemerintahan yang transparan, penyampaian LKPJ sangat penting. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang akurat dan terbuka kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta masyarakat. LKPJ bukan hanya sekadar laporan administrasi, tetapi juga alat untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, kejelasan dan detail dalam nota pengantar sangat dibutuhkan agar pihak DPRD dapat memberikan pengawasan yang efektif. Selain itu, LKPJ juga dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Dengan adanya dialog yang konstruktif saat penyampaian nota ini, DPRD dapat memberikan masukan yang berguna untuk perbaikan program ke depan. Tanggapan dari anggota DPRD atas LKPJ yang disampaikan juga mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan masyarakat yang menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penting juga untuk diingat bahwa penyampaian LKPJ bukanlah akhir dari proses evaluasi. Melainkan, merupakan awal dari diskusi yang lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Berbagai indikator kinerja yang ditampilkan dalam LKPJ menjadi landasan bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi yang bisa meningkatkan kualitas layanan publik. Harapannya, laporan ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah untuk merumuskan langkah strategis dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Kesuksesan penyampaian LKPJ ini juga akan sangat bergantung pada tahapan pelaksanaan yang matang. Mulai dari pengumpulan data yang akurat, penyusunan laporan yang sistematis, hingga penyampaian informasi yang jelas dan terbuka. Jika seluruh proses dilaksanakan dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat meningkat. Oleh karena itu, semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, perlu saling mendukung dan berkolaborasi dalam menjadikan laporan ini sebagai alat untuk kemajuan daerah. Dalam akhirnya, langkah-langkah yang diambil dalam penyampaian LKPJ ini mencerminkan usaha untuk membangun pemerintahan yang lebih baik. Dengan harapan bahwa semua tindakan yang diambil tidak hanya menjadi sebuah kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian integral dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan akuntabel bagi masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Singkawang ke depan.