'Jika tanah warisan masih dikelola, misalnya disewakan atau digunakan untuk usaha, maka itu bukan tanah terlantar. Tapi kalau sudah bertahun-tahun Berita mengenai rencana Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyita harta warisan yang tidak ditempati memberikan gambaran kompleks mengenai pengelolaan aset dan properti di Indonesia. Keputusan ini tampaknya bertujuan untuk mencegah pembiaran aset yang dapat digunakan untuk kepentingan publik dan mendorong optimalisasi pemanfaatan tanah. Namun, kebijakan ini juga berpotensi menyebabkan berbagai masalah dan tantangan, baik dari segi hukum maupun sosial. Pertama, perlu dicermati bahwa tanah dan properti merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Banyak keluarga yang tetap mempertahankan tanah warisan meskipun tidak digunakan secara aktif, bukan semata-mata karena keserakahan, tetapi karena ada nilai emosional atau sejarah yang terkait dengan tanah tersebut. Kebijakan ini, meskipun bertujuan baik, bisa menimbulkan gejolak di dalam masyarakat, terutama jika ia tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan emosional setiap individu yang memiliki tanah warisan. Kedua, jika BPN melaksanakan penyitaan tanpa adanya regulasi yang jelas dan prosedur yang transparan, ini bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di berbagai daerah. Setiap wilayah di Indonesia memiliki konteks sosial dan budaya yang berbeda, sehingga implementasi yang seragam dapat menjadi tantangan. Ada kemungkinan bahwa masyarakat lokal tidak menerima keputusan tersebut dan berujung pada konflik hukum. Untuk menghindari hal itu, BPN harus mengajak masyarakat untuk berdiskusi dan merumuskan kebijakan yang tidak hanya adil tetapi juga menghormati hak-hak individu. Ketiga, regulasi yang ada harus mempertimbangkan hak milik dan mengutamakan musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan penyitaan. Dalam banyak kasus, penyitaan tanpa dialog bisa menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah dan kebijakan yang ada. Penegakan hukum yang baik tidak hanya mengutamakan aspek legal formal, tetapi juga harus mencakup aspek kemanusiaan dan etika. Penyitaan properti seharusnya menjadi langkah terakhir setelah semua upaya untuk mendorong pemanfaatan aset dilakukan. Di sisi lain, jika diimplementasikan dengan bijaksana, kebijakan ini bisa menjadi peluang untuk mendorong pemanfaatan tanah yang lebih produktif. Banyak lahan terlantar yang seharusnya dapat digunakan untuk pertanian, pembangunan infrastruktur, atau pemukiman yang lebih layak. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemilik tanah diperlukan untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Misalnya, menawarkan insentif atau bantuan dalam pengelolaan tanah yang tidak terpakai bisa menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan penyitaan. Dalam kesimpulannya, berita mengenai penyitaan harta warisan oleh BPN memicu diskusi penting mengenai pengelolaan tanah dan hak milik di Indonesia. Kebijakan ini membutuhkan pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah di masyarakat. Komunikasi dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menemukan solusi terbaik bagi pemanfaatan aset tanah yang adil dan berkelanjutan.