Hasto Kristiyanto, menilai dirinya tidak terlibat dalam kasus Harun Masiku, karena perkara suap tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tanggapannya terhadap berita yang berjudul "Reaksi KPK Soal Hasil Sidang Membuktikan Tak Ada Keterlibatan Hasto dalam Kasus Harun Masiku" dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, terutama terkait dengan transparansi hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Kasus Harun Masiku adalah salah satu kasus yang cukup mencuri perhatian masyarakat, terutama karena melibatkan perdebatan mengenai integritas dan keadilan dalam proses hukum di Indonesia. Pertama-tama, sangat penting untuk menghargai keputusan yang diambil oleh pengadilan terkait dengan kasus ini. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana setiap individu berhak untuk dibela dan menjalani proses hukum tanpa bias. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi harus mampu menunjukkan bahwa mereka bersikap objektif dan tegas dalam menanggapi setiap kasus, terlepas dari nama besar yang terlibat dalam kasus tersebut. Kedua, hasil sidang yang menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan Hasto dalam kasus ini menjadi penting untuk memperkuat citra KPK di mata publik. Masyarakat seringkali membutuhkan kejelasan dan kepastian mengenai isu-isu hukum yang melibatkan tokoh-tokoh politik. Dengan adanya keputusan ini, diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa KPK berkomitmen untuk melakukan penyelidikan yang adil tanpa adanya tekanan politik atau kepentingan tertentu. Ini adalah langkah positif untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Di sisi lain, berita ini juga menarik perhatian terkait dengan potensi efek domino yang mungkin terjadi di lingkungan politik. Dengan terungkapnya bahwa Hasto tidak terlibat, namun tetap ada pertanyaan seputar dugaan keterlibatan politisi atau individu lain yang mungkin terkait dengan kasus Harun Masiku. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada keputusan yang mendukung Hasto, tantangan bagi KPK dan lembaga penegak hukum lainnya adalah untuk terus mencari kebenaran dan memproses setiap pihak yang mungkin terlibat. Lebih jauh, kasus ini juga memperlihatkan betapa pentingnya perlunya sistem hukum yang berintegritas. Upaya untuk memberantas korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus menyeluruh dan berkesinambungan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam mengatasi korupsi, namun juga perlu menjaga agar lembaga tersebut tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Dalam konteks lebih luas, berita ini juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi demokrasi di Indonesia. Proses hukum yang adil dan transparan adalah salah satu fondasi penting bagi sebuah negara demokratis. Masyarakat berhak untuk mengetahui bahwa hukum diterapkan secara egaliter, tanpa memandang status sosial atau jabatan seseorang. Ini adalah momen bagi semua pihak untuk merenungkan kembali pentingnya integritas sistem hukum dan upaya menjaga keadilan di tengah dinamika politik yang kompleks. Akhirnya, publik harus terus memperhatikan perkembangan kasus ini dan bersikap aktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menjaga kejelasan dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Hanya dengan cara itulah kita dapat memastikan bahwa langkah-langkah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terwujud dengan baik.