Komnas HAM menegaskan teror dan intimidasi terhadap Tempo dapat dikategorikan sebagai praktik pelanggaran terhadap HAM. Berita mengenai pernyataan Komnas HAM yang menegaskan bahwa teror yang dialami oleh media Tempo merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menjadi sorotan penting dalam konteks kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis. Komnas HAM sebagai lembaga yang bertugas untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia memiliki peran yang krusial dalam menyuarakan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ketika media seperti Tempo mengalami teror, baik dalam bentuk ancaman fisik maupun psikologis, ini jelas menciptakan suasana yang tidak aman bagi jurnalis dan dapat mengganggu fungsi penting media sebagai watchdog dalam masyarakat. Pelanggaran HAM dalam konteks teror kepada media tidak hanya berdampak pada individual jurnalis, tetapi juga memiliki konsekuensi lebih luas bagi masyarakat. Media berfungsi sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan publik. Ketika jurnalis diintimidasi atau diteror, informasi yang akurat dan objektif bisa terhambat, yang dapat menyebabkan masyarakat kurang mendapat informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Hal ini bisa mengarah pada pengabaian hak-hak dasar masyarakat yang seharusnya dijamin dalam konstitusi. Penting untuk dicatat bahwa serangan terhadap media bukanlah hal baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, reaksi dari lembaga-lembaga terkait, seperti Komnas HAM, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak disimpangkan. Tindakan tegas dari Komnas HAM juga menunjukkan komitmen untuk mendukung kebebasan pers, yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Dengan memberikan perhatian pada kasus seperti ini, Komnas HAM membantu menciptakan kesadaran di kalangan publik dan pemerintah akan pentingnya perlindungan terhadap jurnalis. Dari sudut pandang hukum, tindakan teror terhadap institusi media dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang harus diusut tuntas. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar hak asasi, termasuk mereka yang melakukan teror terhadap media, perlu dilakukan agar masyarakat percaya pada sistem hukum yang ada. Ini juga dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak lain yang berusaha melakukan tindakan serupa. Dalam hal ini, keterlibatan kepolisian dan pengadilan dalam menangani kasus ini menjadi sangat penting. Akhirnya, upaya untuk menjamin kebebasan pers dan perlindungan jurnalis harus melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selain dari pemerintah dan lembaga HAM, dukungan publik juga sangat diperlukan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kebebasan pers, serta pemahaman tentang risiko yang dihadapi oleh jurnalis, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi mereka. Dalam hal ini, peran organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga pendidikan untuk mendukung kebebasan berpendapat menjadi semakin krusial. Dengan demikian, pernyataan Komnas HAM mengenai teror terhadap Tempo bukan hanya menyoroti pelanggaran yang terjadi, tetapi juga menjadi ajakan bagi semua pihak untuk bersatu demi melindungi hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan bebas dari intimidasi. Kebebasan pers harus senantiasa dijunjung tinggi sebagai bagian dari tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.