Bentrok antara dua kelompok ormas terjadi di depan Rumah Makan Cinto Minang, Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kamis (27/3/2025). Berita mengenai bentrokan dua organisasi masyarakat (ormas) di Kelapa Gading yang diduga disebabkan oleh sengketa lahan tentunya mencerminkan dinamika sosial yang kompleks di Indonesia. Konflik semacam ini sering kali melibatkan berbagai kepentingan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Di satu sisi, keberadaan ormas di masyarakat sering kali dianggap positif, sebagai wadah aspirasi dan penggerak komunitas. Namun, ketika konflik terjadi, terutama yang berujung pada tindakan kekerasan, hal ini menunjukkan ada yang harus diperbaiki dalam pengelolaan konflik dan pendekatan kepada masyarakat. Sengketa lahan merupakan masalah yang umum di berbagai daerah di Indonesia. Dengan pertumbuhan pembangunan yang pesat, lahan yang dulunya dianggap tidak produktif kini berharga dan menjadi rebutan. Ketidakjelasan hak atas tanah dan lemahnya regulasi sering kali menyebabkan konflik antara kelompok-kelompok yang mengklaim hak atas lahan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan kejelasan hukum dan memperkuat sistem pengelolaan aset tanah, agar konflik semacam ini dapat dikurangi. Selain itu, penting untuk melihat peran kepolisian dan aparat keamanan dalam menangani situasi seperti ini. Keberadaan mereka seharusnya tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga mediator yang dapat membangun dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Pendekatan preventif, seperti mengadakan forum-forum diskusi sebelum konflik meningkat, bisa menjadi langkah proaktif untuk menghindari bentrokan. Selain aspek hukum dan keamanan, kita juga perlu mempertimbangkan faktor sosial yang lebih dalam, seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonominya. Banyak kali, sengketa lahan melibatkan pihak-pihak yang memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda, di mana satu pihak merasa dirugikan atas ketidakadilan yang dirasakan. Oleh karena itu, upaya untuk membangun kesadaran akan pentingnya dialog dan kerjasama antarwarga sangatlah krusial. Pendidikan dan penyuluhan mengenai hak atas tanah serta tata ruang yang baik juga perlu digalakkan. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai legalitas kepemilikan tanah dan bagaimana proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur hukum tanpa harus berujung pada kekerasan. Hal ini bisa menjadi langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih beradab dalam menyelesaikan konflik. Secara keseluruhan, bentrokan ormas di Kelapa Gading mencerminkan masalah yang lebih dalam dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah. Dengan kolaborasi yang baik serta pendekatan yang humanis dan berkelanjutan, diharapkan konflik serupa dapat diminimalkan di masa yang akan datang. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dan ini bisa dicapai dengan menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan memahami perbedaan.