Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, mengumumkan izin pemungutan pajak 10% untuk jasa akomodasi dan makanan di kapal wisata Labuan Bajo, disetujui Kemenkeu. Berita mengenai persetujuan Sri Mulyani terkait pajak hotel dan restoran untuk kapal wisata di Labuan Bajo mencerminkan upaya pemerintah dalam mengeksplorasi sumber pendapatan baru yang dapat mendukung pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Labuan Bajo, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia, memang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, kebijakan pajak ini dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah ini dapat berkelanjutan. Satu sisi positif dari penerapan pajak ini adalah bahwa pendapatan yang diperoleh dapat dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik, seperti perbaikan jalan, penyediaan fasilitas umum, dan pemeliharaan kebersihan di kawasan wisata. Hal ini penting agar pengalaman wisatawan tidak hanya berkualitas tetapi juga dapat menjaga lingkungan dan budaya lokal. Dengan dana yang cukup, pemerintah juga dapat melakukan promosi lebih lanjut untuk menarik lebih banyak wisatawan ke Labuan Bajo. Namun, di sisi lain, ada beberapa pertimbangan yang perlu dicermati. Pengenaan pajak baru dapat berpotensi menambah beban bagi pengusaha, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi. Pengusaha hotel dan restoran mungkin akan merasa sulit untuk mempertahankan harga yang bersaing jika harus memikul biaya pajak yang lebih tinggi. Ini bisa berimplikasi pada biaya yang harus dibayar oleh wisatawan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk melakukan perjalanan ke Labuan Bajo. Selain itu, ada juga risiko bahwa pajak ini dapat menyebabkan pengalihan pengunjung ke destinasi lain yang dianggap lebih terjangkau. Dalam dunia pariwisata yang sangat kompetitif, walaupun tujuan utama adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetap harus diingat bahwa pengalaman wisatawan merupakan faktor penentu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa penerapan pajak ini diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pengalaman wisata, sehingga dapat menarik wisatawan meskipun terdapat biaya tambahan. Selanjutnya, transparansi dalam penggunaan dana hasil pajak juga sangat penting. Masyarakat dan pelaku usaha perlu diberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana pajak tersebut akan digunakan. Dengan adanya transparansi yang baik, masyarakat akan lebih memahami dan menerima kebijakan ini, serta merasa memiliki andil dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. Secara keseluruhan, kebijakan ini memiliki potensi yang besar untuk mendukung perkembangan pariwisata di Labuan Bajo, namun harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha dan wisatawan. Dialog antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus terus dibangun untuk mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak, sehingga keindahan Labuan Bajo dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang.