Panglima TNI Agus Subiyanto diminta memanggil Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk membahas banyaknya kasus tindak pidana prajurit. Berita mengenai kasus TNI yang diduga terlibat dalam pembunuhan sipil jelas menyoroti isu serius terkait tindakan kedisiplinan dan profesionalisme angkatan bersenjata. Ketika lembaga yang seharusnya melindungi masyarakat justru terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, itu menjadi perhatian publik yang sangat besar. Kasus-kasus seperti ini bukan hanya merusak citra militer, tetapi juga membangkitkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. Permintaan untuk melakukan evaluasi terhadap Standard Operating Procedures (SOP) prajurit ketika berada di luar barak merupakan langkah yang sangat penting. SOP yang ada perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa setiap tindakan prajurit, terutama dalam berinteraksi dengan masyarakat sipil, dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Evaluasi ini harus mencakup pelatihan yang lebih mendalam mengenai cara berinteraksi dengan masyarakat, pengendalian emosi, dan pemahaman akan konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Sebagai institusi negara, TNI memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan kedaulatan hukum. Dalam hal ini, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI tidak hanya mencoreng nama baik institusi tersebut, tetapi juga mencederai kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pimpinan TNI, termasuk Panglima, untuk menanggapi secara serius masalah ini dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditindaklanjuti dengan proses hukum yang transparan dan adil. Lebih jauh lagi, harus ada sistem pengawasan yang lebih ketat terkait perilaku prajurit, khususnya di lapangan. Pelibatan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan bisa menjadi solusi yang efektif. Dengan melibatkan masyarakat, akan tercipta rasa saling percaya antara TNI dan warga sipil, sehingga dapat meminimalisir terjadinya insiden yang merugikan kedua belah pihak. Diakui bahwa tugas militer seringkali berkaitan dengan situasi yang menegangkan dan menghadapi risiko tinggi. Namun, situasi tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia. TNI harus berkomitmen teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional, dan setiap anggota harus memahami bahwa mereka adalah penjaga dan pelindung, bukan penindas bagi masyarakatnya. Akhirnya, harapan masyarakat adalah agar kasus-kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi menjadi sangat penting untuk memberikan pelajaran bagi seluruh prajurit dan menunjukkan bahwa TNI tidak akan mentolerir kekerasan yang melanggar hukum. Dengan langkah-langkah yang tepat, upaya untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap TNI dapat dilakukan. Sebuah institusi militer yang kuat haruslah berlandaskan pada disiplin, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.