kegiatan reses anggota DPRD adalah dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat sehingga setiap aspirasi yang diusulkan kepada anggota DPRD Tanggapan terhadap berita berjudul 'Anggota DPRD Ende Sebut Pokir Bukan Sesuatu yang Haram' dapat dibedah dari beberapa perspektif. Pertama, penting untuk memahami konteks dari istilah 'pokir' atau dalam bahasa lengkapnya, pokok-pokok pikiran. Dalam dunia politik dan pemerintahan, pokir sering kali merujuk pada usulan atau aspirasi yang diajukan oleh anggota legislatif untuk pembangunan daerah. Namun, istilah ini sering kali menciptakan polemik, terutama terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Salah satu poin kritik pada pokir adalah persepsi publik yang seringkali menyamakan pokir dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks berita ini, pernyataan anggota DPRD bahwa pokir bukanlah sesuatu yang haram menunjukkan usaha untuk membela fungsi dan peran legislatif dalam mengusulkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pernyataan tersebut juga menuntut klarifikasi lebih lanjut mengenai mekanisme dan proyeksi keberhasilan pokir itu sendiri, agar masyarakat tidak lagi meragukan keabsahan dan tujuan dari pokir. Dari sudut pandang etika publik, incumbent atau wakil rakyat seharusnya mempertimbangkan persepsi masyarakat ketika berbicara mengenai pokir. Menghadapi wacana negatif, mereka perlu menegaskan bahwa pokir merupakan alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan malah menciptakan skandal. Jika pokir dilaksanakan dengan transparansi, partisipasi masyarakat, dan prosedur yang jelas, kritik tentang potensi penyalahgunaan dapat diminimalisasi, bahkan dihapuskan sama sekali. Untuk mengurangi skeptisisme, anggota DPRD sebaiknya lebih aktif dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pokir. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pokir dapat diimplementasikan dan dampaknya bagi mereka. Melalui forum dialog, konsultasi publik, maupun sosialisasi yang terbuka, anggota legislatif dapat mengedukasi masyarakat bahwa pokir adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat dan bertujuan untuk menjawab kebutuhan publik. Bagaimana pun, pernyataan yang disampaikan oleh anggota DPRD Ende juga memberi sinyal bahwa terdapat pemahaman yang berbeda mengenai pokir. Hal ini bisa menjadi awal dari diskusi yang lebih konstruktif tentang reformasi dalam praktik penyusunan pokir, agar tidak hanya menjadi alat politik, tetapi juga menjadi instrumen yang berguna bagi masyarakat. Sebagai wakil rakyat, mereka memiliki tanggung jawab untuk melayani kepentingan publik, sehingga apapun bentuk aspirasi yang diajukan harus tentu saja berorientasi pada kepentingan tersebut. Pada akhirnya, wacana soal pokir harus dilanjutkan dengan pembicaraan efek jangka panjang dalam proses pembangunan daerah. Ini bukan hanya soal legalitas atau haram tidaknya pokir, tetapi juga tentang bagaimana pokir tersebut bisa dioptimalkan untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Legislator juga perlu menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas-tugas mereka dengan integritas, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan bisa terus terjaga.