Ronny Hariyanto (44), menegaskan bahwa dukungan ini diberikan karena RUU tersebut telah disahkan secara nasional oleh DPR RI. Berita mengenai kelompok pemuda di Aceh Timur yang mendukung RUU TNI menunjukkan dinamika sosial dan politik yang unik di daerah tersebut. Dalam konteks Aceh, yang memiliki sejarah panjang mengenai konflik dan otonomi khusus, dukungan ini bisa jadi mencerminkan berbagai faktor, mulai dari keinginan akan stabilitas hingga kepercayaan terhadap peran TNI sebagai pelindung masyarakat. Dalam satu sisi, dukungan terhadap RUU TNI di Aceh Timur mungkin mencerminkan harapan pemuda akan keamanan dan keteraturan di tengah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Setelah mengalami masa-masa sulit akibat konflik, kehadiran TNI bisa dianggap sebagai jaminan bahwa keamanan dapat terjaga. Ini merupakan fenomena umum di banyak daerah yang mengalami konflik, di mana masyarakat seringkali mengandalkan militer untuk memastikan bahwa stabilitas dan ketertiban dapat terpelihara. Namun, penting juga untuk mencermati perspektif lain yang mungkin muncul sebagai tanggapan terhadap dukungan ini. Misalnya, beberapa kalangan mungkin akan mengkritik bahwa dukungan tersebut bisa berasal dari kurangnya pemahaman tentang konsekuensi dari RUU TNI yang diusulkan. RUU ini, jika dianggap memberikan kekuasaan yang lebih kepada tentara dalam hal penegakan hukum dan keterlibatan di ranah sipil, bisa memicu kekhawatiran akan potensi pelanggaran hak asasi manusia dan sirkulasi kembali ke masa-masa represif. Lebih jauh, hubungan antara TNI dan masyarakat Aceh masih sangat sensitif, terutama akibat ingatan kolektif akan pelanggaran yang terjadi di masa lalu. Meskipun ada segmen masyarakat yang mendukung ketentuan hukum baru, ada pula yang melihat kekhawatiran tentang militerisasi sosial yang mungkin terjadi. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam diskusi mengenai RUU TNI agar tidak terjadi polarisasi lebih lanjut di masyarakat. Keberagaman pandangan di kalangan pemuda Aceh Timur juga bisa menjadi cerminan dari keragaman kebutuhan dan harapan mereka. Sebagian orang mungkin merasa bahwa keterlibatan TNI dalam penegakan hukum diperlukan untuk mengatasi isu-isu lokal seperti narkoba atau kekerasan, sementara yang lain mungkin lebih mencemaskan hak-hak sipil dan ruang demokrasi yang mungkin terkikis. Oleh karena itu, dialog yang konstruktif dan inklusif menjadi sangat penting dalam memahami berbagai sudut pandang ini. Sebagai penutup, dukungan pemuda Aceh Timur terhadap RUU TNI merupakan fenomena kompleks yang harus dilihat dari berbagai sisi. Penting bagi semua pihak untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan serta kekhawatiran masyarakat, agar proses legislasi dapat berlangsung dengan memperhatikan aspirasi dan hak-hak semua warga negara. Dialog yang terbuka dan partisipatif bisa menjadi langkah kunci dalam mencapai kesepakatan yang adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat.