Viral video Anggota DPRD Pematangsiantar Robin Manurung memukul mahasiswa saat unjuk rasa tolak UU TNI. Ini kata Robin soal insiden itu. Berita tentang insiden anggota DPRD Pematangsiantar yang memukul mahasiswa saat demonstrasi menolak UU TNI mencerminkan dinamika yang sering terjadi dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Tindakan kekerasan seperti ini dapat menimbulkan banyak pertanyaan mengenai etika, tanggung jawab, dan cara berinteraksi antara pejabat publik dan aspirasi warganya. Dalam konteks demokrasi, mahasiswa sering kali menjadi suara kritis yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi yang penting dalam sistem demokratis, memungkinkan rakyat menyampaikan pendapat dan keberatan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Namun, tindakan represif oleh pejabat publik, seperti memukul demonstran, bukanlah solusi yang konstruktif. Sebaliknya, hal ini justru menambah ketegangan dan bisa mengakibatkan sentimen negatif terhadap institusi pemerintah. Sikap kekerasan yang ditunjukkan oleh anggota DPRD dalam insiden ini dapat merusak reputasi kelembagaan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap para wakil yang seharusnya melindungi hak-hak mereka. Selain itu, hal ini juga berpotensi memicu respon lebih lanjut dari masyarakat, termasuk demonstrasi yang lebih besar atau aksi serupa di daerah lain sebagai bentuk protes terhadap tindakan kekerasan. Penting bagi pemerintah dan wakil rakyat untuk memahami bahwa dalam menjalankan tugas mereka, mereka juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung dialog. Jika suatu kebijakan mendapatkan penolakan dari masyarakat, daripada meresponsnya dengan kekerasan, seharusnya ada upaya untuk melakukan komunikasi yang terbuka dan mencari solusi bersama. Pendekatan dialogis ini dapat meringankan ketegangan dan menciptakan pemahaman yang lebih baik antara kedua belah pihak. Adapun dari segi hukum dan etika, pelaku kekerasan dalam konteks ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Langkah tegas dari pihak berwenang untuk mengevaluasi tindakan ini serta memberikan sanksi yang sesuai perlu dilakukan agar menjadi pelajaran bagi anggota DPRD lainnya dan pejabat publik secara keseluruhan. Penegakan hukum yang adil akan menjadi contoh bahwa tindakan kekerasan tidak dapat ditoleransi, apalagi dari mereka yang memiliki posisi kekuasaan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, insiden seperti ini menunjukkan urgensi untuk memperkuat pendidikan politik dan etika bagi para wakil rakyat. Mereka perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak masyarakat, termasuk hak untuk berdemonstrasi. Dengan demikian, diharapkan ke depan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan lebih harmonis, berlandaskan pada rasa saling menghormati dan memahami, bukannya dengan tindakan kekerasan yang merusak.