Uli Parulian Sihombing, menjelaskan, dalam diskusi bersama dr. Christian Widodo, pihaknya menyoroti bagaimana media sosial menjadi salah satu faktor Berdasarkan judul berita yang Anda sebutkan, tampaknya Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) mendorong Pemerintah Kota Kupang untuk membatasi penggunaan media sosial demi mencegah kasus eksploitasi anak. Tanggapan terhadap isu ini dapat memicu berbagai pandangan, baik dari sisi hak asasi manusia maupun aspek sosial dan teknologi. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa media sosial sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang, termasuk anak-anak. Media sosial memberikan ruang untuk berinteraksi, belajar, dan menyebarkan informasi. Namun, di sisi lain, platform ini juga memiliki potensi risiko yang tinggi, termasuk eksploitasi anak. Fenomena ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti perundungan siber, penipuan, dan bahkan eksploitasi seksual. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi risiko ini sangat penting. Namun, membatasi penggunaan media sosial bisa menjadi langkah yang kontroversial. Pada satu sisi, ini mungkin dianggap sebagai tindakan preventif yang diperlukan. Namun, di sisi lain, pembatasan semacam ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak anak untuk berpartisipasi dalam ruang publik yang positif. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang seimbang yang tidak hanya berfokus pada pembatasan, tetapi juga pada pendidikan dan pemberdayaan anak agar mereka dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Edukasi media juga merupakan aspek penting yang mungkin perlu ditekankan. Masyarakat, termasuk anak-anak, perlu diberi pengetahuan tentang cara aman menggunakan media sosial, mengenali tanda-tanda bahaya, dan memahami dampak dari tindakan mereka di platform tersebut. Dengan cara ini, anak-anak tidak hanya dilindungi, tetapi juga diberdayakan untuk menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab. Selain itu, otoritas lokal, termasuk Pemkot Kupang, juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti sekolah, orang tua, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Ini bisa mencakup peningkatan pengawasan terhadap konten yang diakses anak-anak di media sosial, serta penyediaan platform alternatif yang lebih aman untuk mereka berinteraksi dan belajar. Dalam kesimpulan, meskipun usaha untuk membatasi media sosial demi mencegah eksploitasi anak adalah niat yang baik, sangat penting untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif. Langkah yang diambil perlu fokus pada edukasi dan pemberdayaan anak, alih-alih hanya membatasi akses mereka. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat melindungi anak-anak sekaligus memungkinkan mereka untuk menikmati manfaat yang ditawarkan oleh teknologi modern.