Gaya hidup Peltu Lubis TNI tersangka judi sabung ayam, perabotan hingga rumah lebih mentereng dari AKP Lusiyanto yang sempat dituduh terima suap. Berita tentang Peltu Lubis yang merupakan seorang anggota TNI dan tersangka judi sabung ayam, serta perbandingan gaya hidupnya dengan AKP Lusiyanto memberikan gambaran yang kompleks tentang masalah perilaku dan etika di kalangan aparat penegak hukum dan militer. Kasus ini menciptakan banyak pertanyaan mengenai integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum yang seharusnya menjadi pedoman bagi mereka yang bertugas menjaga dan melindungi masyarakat. Pertama, bisa dicatat bahwa tindakan judi sabung ayam, meskipun mungkin dianggap sebagai budaya atau tradisi di beberapa tempat, tetap merupakan aktivitas yang ilegal di Indonesia. Dengan demikian, keterlibatan seorang anggota TNI dalam judi sabung ayam menunjukkan adanya pelanggaran hukum, yang seharusnya bisa dicontohkan dengan baik oleh aparat yang memiliki posisi strategis dalam masyarakat. Hal ini menciptakan ironi ketika mereka yang seharusnya menegakkan hukum justru terjerat dalam tindakan melanggar hukum. Kedua, gaya hidup mewah Peltu Lubis yang dilaporkan jauh lebih mentereng dibandingkan dengan AKP Lusiyanto menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta sumber daya. Kekayaan yang tidak seimbang dan mencolok di kalangan aparatur negara bisa menggugah kecurigaan masyarakat tentang adanya praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau sumber pendapatan lain yang tidak jelas. Hal ini bisa memicu erosi kepercayaan masyarakat kepada institusi TNI dan kepolisian. Lebih lanjut, penyelidikan yang tepat dan transparan harus dilakukan untuk mengungkap latar belakang gaya hidup mewah ini. Publik berhak mengetahui apakah kekayaan tersebut diperoleh secara sah atau melalu cara yang meragukan. Sebagai institusi negara, TNI dan Polri harus bertanggung jawab dalam menjaga citra dan integritas mereka di mata publik, serta memastikan bahwa setiap anggotanya menaati norma dan hukum yang berlaku. Tidak kalah penting, kasus ini juga menyoroti perlunya pendidikan moral dan etika yang lebih baik bagi anggota TNI dan Polri. Pengawasan dan penegakan disiplin yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah oknum-oknum tertentu menyalahgunakan kewenangan mereka. Ini juga memerlukan dukungan masyarakat, yang perlu lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan tindakan yang mencurigakan dari aparat negara. Di sisi lain, masyarakat juga harus lebih kritis dalam menyikapi berita dan informasi yang beredar. Tendensi untuk menghakimi atau memberi label negatif tanpa verifikasi yang jelas dapat memperburuk masalah. Pendidikan publik tentang kebijakan dan etika dalam kepolisian dan militer harus menjadi bagian integral dari pembentukan kesadaran hukum di masyarakat. Dalam kesimpulan, berita ini bukan hanya sekadar laporan tentang seorang individu, tetapi mencerminkan dinamika yang lebih luas tentang integritas dan akuntabilitas di institusi negara. Hal ini penting untuk dijadikan bahan refleksi bagi semua lapisan masyarakat dan institusi, serta menjadi dorongan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika di semua level. Tindakan tegas dan reformasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali menjadi tantangan besar bagi pimpinan kedua institusi ini.