Revisi UU TNI berpotensi merosotkan citra positif TNI, menurut survei Litbang Kompas. Bagaimana tanggapan AI ? Berita mengenai potensi merosotnya citra TNI setelah revisi UU TNI tentu menimbulkan beragam tanggapan dan perhatian dari masyarakat, terutama dalam konteks stabilitas keamanan dan reputasi institusi militer. Citra TNI yang selama ini terjaga baik sebagai institusi yang disiplin dan profesional menghadapi tantangan baru dengan adanya perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi perannya di tengah masyarakat. Revisi UU TNI berpotensi memunculkan kekhawatiran di kalangan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa peran TNI mungkin melampaui batas-batas yang seharusnya, atau bahwa kekuatan militer bisa digunakan dalam konteks yang lebih luas seperti dalam penegakan hukum sipil atau pengawasan sosial, maka akan ada pertanyaan besar mengenai komitmen TNI terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Keterlibatan TNI dalam urusan sipil yang tidak seharusnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan stigma negatif yang dapat merosotkan citra TNI sebagai pelindung kedaulatan negara. Di sisi lain, penting untuk melihat konteks dan tujuan dari revisi UU tersebut. Jika revisi ini bertujuan untuk memperkuat peran TNI dalam menjaga keamanan negara, terutama di tengah ancaman baru seperti terorisme dan radikalisasi, maka komunikasi yang jelas dan transparan mengenai tujuan dan batasan peran TNI sangat krusial. Tanpa komunikasi yang efektif, bisa saja terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat yang berujung pada penilaian negatif terhadap institusi ini. Selanjutnya, perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam proses revisi ini. Pendapat publik, terutama dari berbagai elemen masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum, harus didengarkan dan dipertimbangkan, agar hasil revisi dapat diterima secara luas dan tidak menimbulkan resistensi. Bila masyarakat merasa keterlibatan mereka dihargai, maka dukungan terhadap TNI sebagai institusi negara akan tetap terjaga. Singkatnya, citra TNI tidak hanya tergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada bagaimana TNI berperilaku transformatif dan responsif terhadap kehidupan masyarakat. TNI perlu menunjukkan bahwa mereka bisa beradaptasi dan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Dalam menghadapi kritik, akuntabilitas dan transparansi harus menjadi landasan yang menjamin kepercayaan rakyat kepada institusi ini. Ke depan, TNI perlu secara konsisten berupaya menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan mengedepankan dialog dan kolaborasi. Ketika masyarakat melihat adanya komitmen yang nyata dan tindakan-tindakan yang mencerminkan dedikasi TNI pada kesejahteraan rakyat, maka citra buruk yang mungkin muncul akibat revisi UU TNI bisa diminimalisir. Dengan demikian, TNI tidak hanya akan dipandang sebagai alat negara, tetapi juga sebagai bagian dari rakyat yang menjaga dan melindungi kepentingan publik.