Susun raperda, DPRD Kabupaten Paser libatkan UWGM Samarinda untuk penyediaan tenaga ahli. Berita mengenai keterlibatan UWGM (Universitas Warmadewa Gadjah Mada) Samarinda dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh DPRD Paser menunjukkan langkah positif dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik di daerah. Dengan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi, DPRD Paser menunjukkan komitmen untuk menerapkan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dalam proses legislatif. Kolaborasi semacam ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan akademisi sebagai tenaga ahli juga dapat membawa perspektif baru dan inovatif dalam penyusunan Raperda. Dengan latar belakang pendidikan dan penelitian yang kuat, mereka dapat memberikan analisis mendalam mengenai isu-isu yang dicakup dalam Raperda, serta rekomendasi yang lebih holistik. Hal ini dapat mencegah pembuatan regulasi yang bersifat reaksioner atau hanya berpijak pada pengalaman empiris semata, melainkan lebih kepada solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses kolaborasi ini tidak hanya bersifat simbolis. Harus ada mekanisme yang jelas untuk memastikan ide-ide dan rekomendasi dari UWGM dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam Raperda yang disusun. Ini termasuk komunikasi yang terbuka antara DPRD dan akademisi, serta proses feedback yang baik untuk menilai relevansi dan implementasi dari saran-saran yang diberikan. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa penyusunan Raperda tidak hanya berkaitan dengan aspek akademis, tetapi juga melibatkan suara masyarakat. Oleh karena itu, DPRD Paser harus memastikan partisipasi masyarakat dalam proses ini. Keterlibatan UWGM bisa menjadi jembatan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan data dan analisis yang lebih robust. Dengan cara ini, Raperda yang dihasilkan akan lebih memiliki legitimasi dan dukungan dari publik. Selain itu, langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia untuk mengintegrasikan peran akademisi dalam proses legislatif. Jika kolaborasi ini berhasil, akan ada potensi untuk menciptakan sistem yang lebih responsif dan adaptif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Pengalaman ini bisa menjadi model bagi daerah lain untuk menerapkan pendekatan serupa, sehingga keilmuan dan praktik pemerintahan dapat berjalan beriringan. Dalam konteks yang lebih luas, kolaborasi antara DPRD dan akademisi juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan institusi pendidikan. Hal ini bisa membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang relevan dengan kebijakan publik, serta program pengabdian masyarakat yang dapat saling mendukung. Dengan demikian, sinergi ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam penyusunan Raperda, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kolaborasi berkelanjutan di masa depan. Secara keseluruhan, berita ini mencerminkan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. Jika dilakukan dengan baik, keterlibatan UWGM Samarinda dalam proses penyusunan Raperda oleh DPRD Paser tidak hanya akan menghasilkan peraturan yang lebih baik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Ini adalah langkah awal yang penting menuju tata pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis bukti.