Banyak warga Aceh terutama usia muda menjadi korban TPPO disejumlah negara seperti Myanmar, Laos, Kamboja maupun Filipina. Berita mengenai anggota DPD RI Haji Uma yang mengajak Pangdam IM untuk bersama-sama mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan sebuah langkah positif yang menunjukkan sinergi antara legislatif dan militer dalam menghadapi masalah sosial yang sangat serius. Tindakan TPPO tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga mencoreng citra bangsa dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pemerintah dan militer, adalah suatu hal yang sangat diperlukan untuk menangani isu ini secara komprehensif. Keterlibatan Pangdam IM dalam upaya pencegahan TPPO tentu membawa dampak yang signifikan. Dengan kekuatan dan jaringan yang dimiliki TNI, serta pemahaman yang baik tentang wilayah dan kondisi sosial masyarakat, Pangdam IM dapat membantu dalam penyebarluasan informasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengawasan terhadap praktik-praktik yang mencurigakan. Babinsa, sebagai ujung tombak TNI di tingkat desa, juga memiliki peranan penting dalam mendeteksi dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO. Namun, perlu diperhatikan bahwa pencegahan TPPO tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti kepolisian, kementerian terkait, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat itu sendiri. Sinergi antar lembaga ini penting untuk membangun suatu sistem yang efektif dalam pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban TPPO. Misalnya, pelatihan tentang hak-hak tenaga kerja, sosialisasi mengenai modus operandi para pelaku TPPO, serta pembekalan keterampilan bagi masyarakat yang rentan agar tidak mudah jatuh dalam jeratan perdagangan orang. Lebih jauh lagi, regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas juga menjadi salah satu pilar penting dalam memerangi TPPO. Dukungan dari anggota DPD seperti Haji Uma sangat penting dalam hal ini, karena mereka dapat mendorong kebijakan publik yang lebih responsif dan berpihak pada perlindungan hak asasi manusia. Pembentukan undang-undang anti TPPO serta pengawasan pelaksanaannya di lapangan perlu mendapatkan perhatian serius agar ancaman ini bisa diminimalisir. Adanya berita ini juga bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu TPPO yang sering kali terabaikan. Dengan adanya edukasi melalui program-program sosial yang melibatkan TNI, masyarakat diharapkan lebih sadar akan bahaya yang mengintai dan lebih waspada terhadap tawaran-tawaran yang terlihat menggiurkan namun berpotensi membawa mereka ke dalam jerat perdagangan orang. Secara keseluruhan, langkah anggota DPD RI Haji Uma yang mengajak Pangdam IM untuk bersinergi dalam pencegahan TPPO adalah suatu langkah yang progresif dan menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Harapannya, kolaborasi ini dapat menginspirasi lebih banyak tindakan konkrit dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi warga negara dari tindak pidana yang merugikan. Gerakan kolektif ini dapat menjadi contoh baik dalam penanganan masalah-masalah sosial lainnya di masa depan.