Syafrin mengaku, posko yang dibuat pemerintah Jakarta belum menerima laporan pungli di empat terminal utama Jakarta dan pelabuhan Muara Angke. Saya tidak dapat memberikan tanggapan spesifik terhadap berita berjudul 'Pemprov Jakarta: Tak Ada Kasus Pungli Petugas saat Mudik 2025' karena saya tidak memiliki akses langsung ke berita terbaru atau informasi setelah Oktober 2023. Namun, saya bisa memberikan analisis dan pandangan umum tentang topik tersebut berdasarkan konteks dan isu yang sering muncul terkait dengan mudik dan pungutan liar (pungli). Pungutan liar adalah masalah yang sering muncul di berbagai sektor di Indonesia, termasuk saat momen mudik, di mana banyak orang melakukan perjalanan untuk merayakan hari raya. Ketika pemerintah daerah, seperti Pemprov Jakarta, menyatakan bahwa tidak ada kasus pungli oleh petugas selama periode mudik, itu merupakan sebuah klaim yang dapat dipandang positif. Ini menunjukkan bahwa pihak berwenang berupaya untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik, serta berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, penting untuk melakukan verifikasi dan peninjauan independen terhadap klaim semacam itu. Banyak faktor yang berkontribusi pada munculnya pungli, termasuk kurangnya pengawasan, budaya yang sudah mendarah daging, dan ketidakpuasan petugas terhadap gaji yang diterima. Oleh karena itu, harus ada mekanisme yang kuat untuk mengawasi tindakan petugas di lapangan dan memberikan saluran kepada masyarakat untuk melaporkan praktik pungli jika terjadi. Selain itu, langkah-langkah preventif juga sangat krusial. Pemprov dapat mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan pungli. Inisiatif seperti penerapan sistem digital untuk memantau dan mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh petugas juga dapat membantu mengurangi potensi pungli. Tentu saja, meskipun laporan dari Pemprov Jakarta mengatakan tidak ada kasus pungli, masyarakat tetap perlu kritis dan waspada. Publik berperan penting dalam menjaga transparansi dan integritas dalam pelayanan publik. Jika masyarakat bersatu untuk melaporkan dan menentang praktik pungli, maka akan tercipta lingkungan yang lebih bersih dan akuntabel. Secara keseluruhan, meskipun klaim dari Pemprov Jakarta bisa dianggap sebagai langkah positif, masih diperlukan upaya yang konsisten dalam menjaga dan meningkatkan integritas pelayanannya. Hal ini mencakup pengawasan yang ketat, edukasi publik, dan keterlibatan masyarakat dalam melawan pungutan liar. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan bahwa praktik pungli bisa diminimalisasi, menjadikan momen mudik yang seharusnya penuh suka cita menjadi pengalaman yang lebih baik bagi semua.