Komnas HAM mengecam tindakan aparat yang menggeledah jurnalis Kompas.com secara paksa. Berita mengenai penggeledahan paksa yang melibatkan jurnalis dari Kompas.com dalam aksi menolak UU TNI merupakan sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan sekaligus mencerminkan tantangan terhadap kebebasan pers di Indonesia. Kebebasan pers adalah salah satu pilar demokrasi yang fundamental, dan tindakan seperti penggeledahan paksa tersebut tidak hanya mengancam hak jurnalis untuk melaksanakan tugasnya, tetapi juga memberi sinyal negatif bagi masyarakat mengenai ruang publik untuk berekspresi dan bersuara. Langkah Komnas HAM yang menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk kesewenangan aparat merupakan respon yang sangat diperlukan. Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Jika tindakan represif seperti ini dibiarkan, maka masyarakat akan semakin terasing dari proses demokrasi dan kurang berani menyampaikan pendapatnya karena takut akan represi. Lebih jauh, penggeledahan paksa terhadap jurnalis juga menunjukkan perlunya penguatan regulasi yang melindungi pekerja media. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut akan intimidasi atau tindakan keras dari aparat. Hal ini juga harus dijadikan perhatian utama dalam diskusi publik tentang kebebasan berpendapat, termasuk dalam menghadapi isu-isu yang sensitif seperti UU TNI. Sikap jurnalis dalam melaksanakan tugasnya untuk menginformasikan kepada publik harus dihargai dan dilindungi. Setiap upaya untuk membungkam suara jurnalis adalah sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Melanjutkan praktik perjournalisan yang baik dan menghindari tindakan represif adalah langkah yang esensial dalam mendukung integritas media di Indonesia. Aksi dan respons dari masyarakat sipil serta organisasi hak asasi manusia juga menjadi penentu dalam menyikapi kejadian ini. Masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya dan mengekspresikan ketidakpuasan terhadap regulasi yang dianggap merugikan dan tidak berpihak pada kepentingan publik. Sebagai bagian dari sistem demokrasi, peran masyarakat dan media perlu saling mendukung untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam berpendapat. Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, namun di sisi lain, harus tetap menghormati hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Terdapat narasi yang perlu dibangun bahwa keamanan tidak boleh mengorbankan kebebasan, dan penegakan hukum seharusnya tidak bersifat represif terhadap masyarakat yang hanya menjalankan hak konstitusional mereka. Akhirnya, semoga insiden ini menjadi momentum untuk terus memperjuangkan kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis di Indonesia. Dialog terbuka antara pemerintah, jurnalis, dan masyarakat diperlukan untuk membangun saling pengertian dan menghindari kesalahpahaman di masa depan. Kita semua harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan di mana suara-suara yang berbeda dapat didengar dan dihormati dengan adil.