Pemerintah Kota Ambon minta maaf karena tenaga kontrak tidak menerima THR tahun ini, akibat kondisi keuangan yang sulit. Berita mengenai tenaga kontrak yang tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan permohonan maaf dari Pemkot Ambon mengundang perhatian serius di kalangan masyarakat. THR adalah hak yang seharusnya diterima oleh semua karyawan menjelang hari-hari besar seperti Idul Fitri. Ketidakpastian mengenai pembayaran ini bagi tenaga kontrak menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlakuan antara pegawai tetap dan kontrak, yang bisa berdampak negatif pada moral dan motivasi kerja mereka. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Tenaga kontrak, meskipun berada di bawah status yang berbeda, juga berkontribusi dalam menjalankan berbagai program dan layanan publik. Dengan tidak mendapat THR, mereka mungkin merasa diabaikan dan tidak dihargai, yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas layanan yang mereka berikan. Permohonan maaf dari Pemkot Ambon adalah langkah yang diperlukan, namun itu saja belum cukup. Pihak pemerintah seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh terkait regulasi dan kebijakan yang ada supaya hak-hak tenaga kerja, termasuk tenaga kontrak, dapat terlindungi dengan lebih baik di masa mendatang. Pembayaran THR seharusnya menjadi bagian dari komitmen untuk menghormati dan menghargai semua jenis tenaga kerja. Dari sudut pandang sosial, insiden ini juga menyoroti perlunya dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan tenaga kontrak. Mereka berhak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka agar bisa saling memahami dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Pemerintah perlu mendengar masukan dari tenaga kontrak untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Tidak kalah pentingnya, dampak dari situasi ini tidak hanya dirasakan oleh tenaga kontrak, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan kerja di dalam instansi pemerintah itu sendiri. Ketidakpuasan di kalangan tenaga kontrak bisa menimbulkan ketidakstabilan dalam organisasi, yang tentunya tidak diinginkan, terutama di tengah beragam tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Secara keseluruhan, berita ini membawa pelajaran berharga tentang pentingnya merumuskan kebijakan yang lebih adil dan transparan dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik. Seluruh pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan menghormati, agar setiap individu mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikan.