Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Pareira mendukung penghapusan SKCK untuk memudahkan mantan napi mendapatkan pekerjaan. Berita mengenai dukungan Wakil Ketua Komisi XIII untuk menghapus persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi narapidana dalam pencarian kerja memberikan gambaran yang kompleks soal reintegrasi sosial mantan narapidana. Dalam konteks ini, penting untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh mantan narapidana saat mereka mencoba untuk mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan hukuman mereka. Stigma sosial yang melekat pada status mereka sebagai mantan pelanggar hukum seringkali menghambat peluang kerja, dan penghapusan SKCK dapat dilihat sebagai langkah untuk mengurangi hambatan tersebut. Keputusan untuk menghapus persyaratan SKCK haruslah dipertimbangkan dengan hati-hati. Di satu sisi, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kesempatan kedua bagi mantan narapidana, melawan stigma yang ada, dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pekerjaan sangat penting bagi mantan napi, tidak hanya untuk mendukung kehidupan ekonomi mereka tetapi juga untuk membangun kembali identitas positif dan rasa tujuan setelah masa hukuman. Namun, di sisi lain, ada juga kekhawatiran mengenai keamanan dan perlindungan masyarakat. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa SKCK adalah alat yang penting untuk menilai potensi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh individu yang pernah terlibat dalam tindakan kriminal. Dalam konteks ini, pertanyaan yang relevan muncul: Sejauh mana kita dapat percaya bahwa mantan narapidana telah benar-benar berubah, dan bagaimana kita bisa melindungi masyarakat dari potensi ancaman? Mungkin, pendekatan yang lebih efektif adalah meningkatkan program rehabilitasi dan pelatihan bagi narapidana sebelum mereka dibebaskan. Dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka, serta memberikan pendidikan yang memadai, kita dapat memperbesar peluang mereka untuk diterima di dunia kerja tanpa perlu mengandalkan dokumen seperti SKCK yang dapat menjadi penghambat. Di samping itu, masyarakat juga perlu diberdayakan untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana, melalui kampanye kesadaran dan pendidikan yang menunjukkan bahwa perubahan adalah mungkin. Dengan dukungan yang tepat, mantan narapidana bisa jadi aset bagi masyarakat. Mereka membawa pengalaman dan perspektif unik yang bisa bermanfaat dalam berbagai sektor. Seiring dengan penghapusan SKCK, penting juga untuk menerapkan sistem pendampingan yang dapat membantu mantan narapidana menjalani proses transisi ini dengan lebih lancar. Pendampingan ini bisa berbentuk mentorship, coaching, atau program-program yang menyentuh aspek psikologis dan sosial bagi mereka. Akhirnya, perdebatan seputar penghapusan SKCK bagi mantan napi adalah topik yang memerlukan dialog terbuka antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan tentunya, mantan narapidana itu sendiri. Kesepakatan yang diambil haruslah berlandaskan pada prinsip keadilan, kesempatan, dan keamanan, agar tidak hanya memberikan manfaat bagi individual mantan napi, tetapi juga menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.