Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino memandang penerapan WFA di momen arus balik patut dipertimbangkan. Berita mengenai permintaan Pimpinan DPRD DKI untuk mempertimbangkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada periode arus balik pascapandemi adalah sebuah perhatian yang sangat relevan dan strategis. Dalam situasi yang terus berubah akibat dampak pandemi COVID-19, kebijakan terkait cara bekerja harus tetap fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pegawai. Pertama-tama, penting untuk memahami konteks di balik usulan tersebut. Periode arus balik sering kali menjadi waktu yang penuh tantangan, di mana volume lalu lintas meningkat dan potensi penularan virus juga bisa meroket. Dengan menerapkan sistem WFA, pegawai dapat mengurangi kebutuhan untuk berinteraksi secara langsung di kantor, sekaligus menjaga kesehatan mereka. Ini menunjukkan bahwa DPRD DKI memikirkan tidak hanya efisiensi kerja, tetapi juga kesehatan masyarakat. Selanjutnya, penerapan WFA bisa menjadi langkah baik untuk meningkatkan produktivitas. Dalam banyak kasus, bekerja dari rumah memberikan fleksibilitas yang memungkinkan pegawai untuk lebih fokus dan mengelola waktu mereka dengan lebih efisien. Dengan menyediakan opsi seperti ini, diharapkan pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan semangat yang lebih baik, tanpa harus tertekan oleh kerumunan dan kemacetan yang biasa terjadi saat periode arus balik. Namun, di sisi lain, ada tantangan yang perlu diperhatikan. Tidak semua pekerja akan mampu bekerja dengan efektif dari rumah, terutama mereka yang mungkin tidak memiliki ruang kerja yang memadai atau akses internet yang stabil. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa semua pegawai memiliki akses yang cukup untuk melakukan pekerjaannya secara efektif, terlepas dari lokasi mereka. Selanjutnya, transparansi dan komunikasi yang baik antara pimpinan dan pegawai juga sangat penting dalam implementasi kebijakan ini. Pihak DPRD DKI perlu melakukan diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pekerja, untuk mendengarkan masukan dan kekhawatiran mereka terkait sistem WFA. Pendekatan kolaboratif ini dapat membantu menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan kebijakan WFA, pelatihan dan pengembangan teknologi juga harus menjadi fokus. Pemberian pelatihan bagi pegawai untuk menggunakan alat digital dan platform komunikasi akan sangat membantu dalam memastikan mereka tetap terhubung dan produktif. Selain itu, pengembangan sistem manajemen kinerja yang jelas dan terukur juga penting untuk menilai efektivitas kebijakan ini. Secara keseluruhan, permintaan untuk mempertimbangkan WFA di periode arus balik adalah langkah yang menunjukkan pemahaman dan perhatian terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Dengan pendekatan yang tepat dan melibatkan semua pihak terkait, kebijakan ini bisa memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi kesehatan masyarakat maupun produktivitas kerja. DPRD DKI memiliki kesempatan untuk menjadi perintis dalam implementasi kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif di era pascapandemi ini.