MAKI menilai Kalimantan sebagai lokasi yang paling pas membangun penjara untuk mengasingkan koruptor. Tanggapan terhadap berita yang berjudul "MAKI Dorong Penjara untuk Koruptor Dibangun di Pulau Perbatasan Kalimantan" dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, inisiatif untuk membangun fasilitas penjara khusus bagi koruptor di daerah perbatasan menunjukkan ketegasan komitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Badan Anti Korupsi , seperti Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), berperan penting dalam mendorong tindakan nyata dan solusi jangka panjang untuk masalah yang sudah mengakar ini. Korupsi bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Membangun penjara di pulau perbatasan Kalimantan juga bisa menjadi langkah strategis. Hal ini tidak hanya akan mengurangi risiko melarikan diri yang mungkin dialami para narapidana korupsi, tetapi juga menciptakan area terpusat yang dapat dijaga dengan lebih ketat. Selain itu, lokasi di perbatasan dapat membantu memperkuat kesadaran masyarakat di daerah tersebut tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam birokrasi, serta menciptakan dampak positif yang lebih luas. Namun, ada pula beberapa pertimbangan etis dan praktis yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan fasilitas penjara memerlukan anggaran yang tidak sedikit, yang mungkin lebih baik dialokasikan untuk program pencegahan korupsi dan pendidikan anti-korupsi sejak dini. Menggunakan sumber daya negara untuk membangun tempat penahanan seharusnya disertai dengan upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan serta meningkatkan sistem hukum yang ada. Selain itu, mengandalkan penjara sebagai solusi tunggal untuk masalah korupsi tidak sepenuhnya menyelesaikan akar permasalahan. Korupsi seringkali dipicu oleh faktor-faktor seperti budaya, sistem insentif yang tidak tepat, serta lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, pencegahan harus menjadi bagian integral dari strategi anti-korupsi, termasuk pendidikan, reformasi sistem birokrasi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang ada. Pendekatan yang holistik dan multidimensional diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya mendorong pemenjaraan, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana praktik korupsi tidak lagi dilihat sebagai hal yang wajar atau menguntungkan. Selain itu, dialog sosial yang terbuka dan inklusif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga perlu diperkuat untuk bersama-sama menciptakan ekosistem yang bersih dari korupsi. Dalam konteks tersebut, berita tentang dorongan MAKI untuk membangun penjara khusus bagi koruptor adalah langkah yang sangat bisa diperdebatkan. Meskipun merupakan upaya yang baik, penting bagi kita untuk mengevaluasi komprehensivitas pendekatan yang diambil dan memastikan bahwa seluruh aspek yang berkaitan dengan pencegahan dan penegakan hukum juga mendapatkan perhatian yang sama. Hanya dengan cara itu, kita dapat berharap untuk melihat perubahan signifikan dalam pengurangan angka korupsi di Indonesia.