Total ada 11 hari libur lebaran bersamaan dengan libur nasional bagi kalangan ASN, yang dimulai dari hari ini hingga 7 April mendatang, Jumat 28 Berita mengenai permintaan Sekretaris Daerah (Sekda) Katsul Wijaya untuk tidak menambah libur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Paser, di luar cuti Idul Fitri, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga efisiensi dan produktivitas kerja pegawai negeri. Pengaturan ini sangat penting, terutama dalam konteks pemulihan pasca-pandemi, di mana banyak sektor membutuhkan adanya kontinuitas dan konsistensi dalam pelayanan publik. Permintaan ini menggambarkan kesadaran akan pentingnya disiplin kerja di kalangan ASN. Dalam banyak kasus, tambahan libur yang tidak terencana dapat mengakibatkan keterlambatan dalam berbagai program pemerintahan. ASN memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, sehingga pemenuhan kewajiban ini harus menjadi prioritas. Dengan mencegah penambahan libur, Sekda memastikan bahwa layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, dan proyek-proyek penting dapat diselesaikan tepat waktu. Di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan kesejahteraan pegawai. Meskipun disiplin dan produktivitas kerja sangat penting, ASN juga memerlukan waktu untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga, terutama selama hari-hari besar seperti Idul Fitri. Oleh karena itu, kebijakan ini harus diimbangi dengan perhatian terhadap keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi, agar ASN tidak mengalami kelelahan dan dapat memberikan kinerja terbaik mereka di lapangan. Selain itu, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan ASN sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman. Dalam hal ini, Sosialisasi terkait kebijakan ini sebaiknya dilakukan secara jelas dan transparan, sehingga semua pegawai memahami tujuan dari pemintaan tersebut dan merasa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Ini penting untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara ASN terhadap kebijakan yang diambil. Di tengah dinamika pekerjaan yang berubah dan saat banyaknya tantangan baru yang dihadapi, seperti digitalisasi dan perkembangan teknologi, fokus pada produktivitas kerja adalah langkah yang tepat. Namun, pemerintah juga harus terus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi dan semangat kerja ASN, agar mereka tetap berkomitmen untuk melayani masyarakat sebaik mungkin. Secara keseluruhan, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kestabilan dalam pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Dengan penerapan kebijakan yang tepat dan dukungan terhadap kesejahteraan ASN, diharapkan produktivitas dapat tercapai tanpa mengorbankan kebutuhan pegawai untuk beristirahat dan bersosialisasi dengan keluarga.